BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Ilustrasi.
BERLIN, DDTCNews – Pemerintah Jerman merilis rancangan aturan relaksasi pajak karbon yang berlaku pada beberapa industri strategis nasional.
RUU relaksasi pajak karbon secara kolektif akan menghemat kewajiban korporasi membayar pajak sebesar €270 juta atau setara Rp4,6 triliun pada tahun ini dan sekitar €330 juta pada 2022. Perusahaan akan mendapatkan kompensasi pajak karbon.
Menteri Lingkungan Jerman Svenja Schulze mengatakan relaksasi berlaku pada industri strategis seperti baja, bahan kimia, dan manufaktur otomotif. Kompensasi pajak karbon berlaku untuk biaya yang dikeluarkan perusahaan atas konsumsi bahan bakar proses produksi dan biaya pengiriman hasil produksi.
“Penting agar Jerman tetap menjadi lokasi yang menarik bagi industri," katanya, dikutip pada Kamis (1/3/2021).
Schulze menuturkan kebijakan relaksasi pajak karbon untuk beberapa sektor industri menjadi respons pemerintah atas berbagai masukan pelaku usaha. Mereka menyebut kebijakan pajak karbon menggerus daya saing usaha industri Jerman dari negara lain yang tidak menerapkan pajak karbon.
Dia memastikan kebijakan relaksasi dilakukan secara bersyarat. Pemerintah mewajibkan perusahaan yang mendapatkan fasilitas fiskal untuk menggunakan uang hasil penghematan pajak dengan melakukan proses dekarbonisasi operasi usaha.
Adapun pajak karbon Jerman berlaku untuk setiap ton emisi CO2 atas konsumsi bensin, solar, batu bara dan gas alam. Objek pajak karbon ini tidak termasuk dalam skema perdagangan emisi Eropa. Pemerintah menetapkan beban pajak sebesar €25 per ton emisi CO2.
Proyeksi penerimaan pajak karbon pada 2021 ditaksir mencapai €7,4 miliar. Beban pajak kemudian disetel naik setiap tahun hingga mencapai €55 per ton emisi CO2 pada 2025.
Seperti dilansir financialpost.com, uang hasil setoran pajak karbon akan digunakan untuk mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan. Setoran pajak juga akan diberikan sebagai biaya pengganti atas kerugian perusahaan dalam transisi ekonomi hijau.
RUU relaksasi pajak karbon akan diajukan pemerintah kepada parlemen. RUU tersebut bisa lolos jika mengantongi dua persetujuan, yakni parlemen dan Komisi Eropa. Kebijakan relaksasi pajak akan diuji untuk melihat sejalan atau tidaknya dengan aturan tentang bantuan negara (state aid) Uni Eropa. (kaw)
