Ilustrasi. (DDTCNews)
BRUSSELS, DDTCNews – Kepemimpinan Portugal di Dewan Uni Eropa akan dimaksimalkan untuk mendorong adanya ketentuan laporan per negara atau Country by Country Report (CbC Report) perusahaan multinasional bisa diakses publik.
Agenda tersebut makin terasa dengan rilisnya draft agenda pembahasan terkait dengan CbCR publik dalam pertemuan menteri bidang ekonomi negara Uni Eropa pada 25 Februari 2021. Portugal berharap kesepakatan awal bisa dicapai akhir bulan ini.
"Portugal memegang jabatan Presiden Dewan Uni Eropa hingga Juli 2021. Kami berharap bisa mendapatkan kesepakatan pada pertemuan pada bulan ini," kata sumber diplomat Portugal di Uni Eropa, Senin (8/2/2021).
Portugal disebut akan berhati-hati dalam menggunakan isu proposal CbCR publik dalam lingkup Uni Eropa. Hal ini dikarenakan proposal CbCR publik menjadi komoditas sensitif yang mampu membuat Uni Eropa terbelah menjadi kubu pro dan kontra.
Alotnya pembahasan proposal CbCR publik terlihat dari rentang waktu Parlemen Eropa dalam memperkenalkan ide tersebut pada 2017. Sejak saat itu, tidak pernah tercapai kesepakatan terkait dengan laporan pajak perusahaan multinasional yang bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat.
Pada pembahasan terakhir pada Desember 2019, proposal CbCR publik berakhir dengan kebuntuan. Belasan negara seperti Luksemburg, Siprus, Malta, Swedia dan Austria menolak proposal CbCR publik.
Perkembangan terkini menyebutkan Austria bersedia melunak dan membuka ruang mendukung proposal CbCR publik dengan sejumlah syarat tambahan, seperti proposal didukung oleh mayoritas negara anggota Uni Eropa.
"Para pelobi dan diplomat di Brussels mengikuti perkembangan ini dengan hati-hati. File proposal itu masih sensitif, kesepakatan di antara negara anggota akan membuka jalan bagi proses negosiasi akhir di Parlemen Eropa," sebut diplomat tersebut seperti dilansir Tax Notes International.
Seperti diketahui, laporan per negara atau CbCR merupakan salah satu dokumen transfer pricing yang berisi data dan informasi terkait alokasi penghasilan, pajak yang dibayar dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha.
Laporan CbCR disajikan dalam tabulasi khusus yang memiliki standar internasional dan saat ini hanya bisa dipertukarkan antar otoritas pajak sesuai dengan perjanjian. Pertukaran data berlaku bagi otoritas pajak yang memiliki Qualifying Competent Authority Agreement (QCAA). (rig)