BERITA TERKINI
Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis. (foto: oecd.org)
PARIS, DDTCNews – OECD memperkirakan tambahan penerimaan pajak dari korporasi global mencapai US$50 miliar—US$80 miliar jika proposal Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) diimplementasikan.
Berdasarkan penghitungan OECD, sebagian besar tambahan penerimaan bersumber dari implementasi proposal Pillar 2. Adapun implementasi proposal Pillar 1 akan menambah hak pemajakan bagi yurisdiksi terhadap aktivitas ekonomi digital.
"Tambahan penerimaan berkat implementasi Pillar 1 dan Pillar 2 bergantung pada desain akhir kedua proposal, implementasi, dan perkembangan ekonomi ke depan," tulis OECD dalam laporan berjudul ‘Tax Challenges Arising from Digitalisation - Economic Impact Assessment’, Selasa (13/10/2020).
Menurut OECD, seluruh yurisdiksi baik negara berpenghasilan rendah, menengah, maupun tinggi akan menikmati tambahan penerimaan pajak moderat akibat implementasi proposal Pillar 1.
Sementara itu, hanya yurisdiksi-yurisdiksi investment hub atau hub investasi saja yang akan mengalami pengurangan penerimaan pajak akibat implementasi dari proposal ini.
Untuk proposal Pillar 2, OECD memperkirakan tambahan penerimaan yang didapatkan akan signifikan bagi negara berpenghasilan rendah, menengah, dan tinggi.
"Proposal Pillar 2 bakal mengurangi dorongan bagi korporasi untuk melakukan penggeseran laba menuju yurisdiksi dengan tarif pajak rendah," tulis OECD.
Bagi korporasi multinasional, implementasi proposal Pillar 1 dan Pillar 2 diperkirakan akan sedikit meningkatkan biaya setelah pajak yang perlu dikeluarkan korporasi dalam kegiatan investasinya.
Peningkatan biaya setelah pajak akan terjadi terutama pada korporasi multinasional yang selama menikmati keuntungan yang sangat besar melalui aktivitas ekonomi digital serta korporasi yang selama ini melakukan praktik penggeseran laba.
Meski begitu, kedua proposal ini diklaim akan memperbaiki iklim investasi global. Faktor-faktor nonpajak seperti ketersediaan infrastruktur hingga biaya tenaga kerja akan makin menentukan keputusan korporasi dalam kegiatan investasi.
Pada batas-batas tertentu, Pillar 1 dan Pillar 2 juga akan mengurangi dorongan bagi otoritas pajak untuk menerapkan kebijakan baru guna meningkatkan penerimaan pajak pada masa setelah pandemi Covid-19.
Untuk diketahui, proposal Pillar 1 bertujuan untuk menindaklanjuti masalah pemajakan atas ekonomi digital melalui pembagian hak pemajakan kepada yurisdiksi pasar. Adapun proposal Pillar 2 bertujuan untuk menindaklanjuti praktik base erosion and profit shifting (BEPS) melalui implementasi tarif pajak minimum. (rig)
