BERITA TERKINI
MANILA, DDTCNews - Pemerintah Filipina memutuskan untuk memangkas cukai produk minyak bumi, khususnya liquefied petroleum gas (LPG) dan minyak tanah.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos mengatakan penghapusan cukai produk minyak bumi bertujuan untuk menekan lonjakan harga bahan bakar dan inflasi harga pangan di tengah gejolak perang Timur Tengah.
"Kami telah mengurangi cukai atas produk minyak bumi yang selama ini digunakan secara luas oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka," katanya, Selasa (14/4/2026).
Marcos juga menyoroti konflik di Timur Tengah tidak kunjung mereda. Menurutnya, pemerintah pun terpaksa memotong tarif cukai guna meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah tingginya harga bahan bakar.
Melalui kebijakan pemotongan cukai, dia memproyeksikan harga LPG yang digunakan oleh hampir seluruh rumah tangga di Filipina untuk memasak akan turun 3,36 peso per kilogram pekan ini. Sementara itu, harga minyak tanah akan turun 5,60 peso per liter.
Dengan demikian, pengeluaran masyarakat untuk memasak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari akan tetap sama, sehingga tidak memicu inflasi.
Seperti dilansir dari thestar.com.my, pemerintah juga sedang mengkaji rencana penghapusan cukai pada BBM, seperti bensin dan solar. Hal ini penting karena kedua bahan bakar fosil itu digunakan secara luas oleh transportasi umum.
Filipina memperoleh pasokan minyak mentah dari Timur Tengah, dan mengimpor banyak produk minyak bumi olahan dari kilang-kilang di kawasan Asia. Namun, dalam situasi konflik geopolitik saat ini, impor produk minyak bumi olahan kilang-kilang di Asia belum mencukupi.
Sejauh ini, pengiriman minyak mentah dari Timur Tengah melalui Selat Hormuz terhambat akibat perang. Gangguan pasokan ini menyebabkan harga minyak dunia naik tajam, dan berpotensi memicu krisis pasokan dan lonjakan harga bahan bakar di tiap negara.
Di Filipina, harga solar di SPBU lokal meningkat lebih dari 2 kali lipat, menjadi 145 peso per liter. Kondisi ini bertahan sejak awal perang Timur Tengah pada Februari 2026. Inflasi juga ikut naik 2 kali lipat lebih cepat pada Maret.
Di Indonesia, pemerintah tidak menaikkan harga BBM, baik BBM bersubsidi maupun nonsubsidi. APBN diklaim masih kuat dan stabil untuk menggelontorkan subsidi BBM. Selain itu, pasokan energi nasional juga dianggap masih memadai di tengah situasi perang saat ini. (rig)
