BERITA TERKINI
Donald Trump. (foto: Antara)
WASHINGTON D.C., DDTCNews - Calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump berencana menurunkan tarif pajak korporasi dari 21% menjadi tinggal 15%.
Menurut Trump, penurunan tarif pajak korporasi menjadi sebesar 15% tidak diberlakukan untuk seluruh perusahaan. Kebijakan tersebut hanya diberlakukan atas perusahaan yang melaksanakan kegiatan produksi di AS.
"Jika Anda memindahkan kegiatan produksi ke luar negeri atau menggantikan pekerja AS, Anda tidak berhak mendapatkan semua manfaat ini," katanya, dikutip pada Minggu (8/9/2024).
Rencana tersebut berbanding terbalik dengan janji calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris yang justru ingin meningkatkan tarif pajak korporasi dari 21% menjadi 28% untuk mendanai beragam insentif pajak bagi kelas menengah, seperti child tax credit (CTC) dan lain sebagainya.
Selain menurunkan tarif pajak korporasi, Trump juga berencana mempermanenkan insentif pajak yang tercantum dalam Tax Cuts and Jobs Act (TCJA). Adapun insentif-insentif pajak dalam TCJA saat ini hanya berlaku hingga tahun pajak 2025.
"Saya menjanjikan tarif pajak yang rendah, deregulasi, biaya energi yang rendah, suku bunga rendah, perbatasan yang aman, dan tingkat kejahatan yang rendah," ujar Trump seperti dilansir finance.yahoo.com.
Guna menambal kekurangan pendapatan negara akibat janji-janji keringanan pajak tersebut, Trump berencana mengenakan bea masuk sebesar 10% hingga 20% atas seluruh jenis impor dan bea masuk khusus sebesar 60% atas barang impor dari China.
Dana yang terkumpul dari pengenaan bea masuk secara menyeluruh tersebut akan ditampung secara khusus dalam sovereign wealth fund (SWF). Menurut Trump, SWF tersebut akan melakukan investasi pada sektor manufaktur, pertahanan, hingga farmasi.
"Kami akan mendirikan SWF tersendiri yang akan menginvestasikan dananya untuk usaha-usaha besar demi kepentingan seluruh rakyat AS," tutur Trump.
Menurut Trump, beberapa negara bagian yang kaya minyak bumi seperti Alaska, Texas, dan New Mexico sudah memiliki SWF sendiri. Kebijakan tersebut seharusnya juga dicontoh oleh pemerintah federal. (rig)
