Rencana Penggantian PPN dengan Pajak Penjualan Menuai Kritik

LUSAKA, DDTCNews – Politisi Zambia meminta pemerintah lebih fokus memerangi praktik korupsi dalam anggaran negara daripada menerapkan kebijakan pajak yang semakin membebani masyarakat. Komentarnya merespons rencana penerapan pajak penjualan.

Presiden National Restoration Party Zambia Elias Chipimo menilai rencana penerapan kembali pajak penjualan (sales tax) hanya akan membuat para produsen melimpahkan tambahan beban pajak pada konsumen.

“Bergantinya pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi pajak penjualan akan membuat harga produk meningkat dan memberatkan warga,” tuturnya, seperti dilansir dari The Mast, Selasa (2/10/2018).

Skema pajak penjualan yang menggantikan rezim PPN dapat menimbulkan dampak lain yang memberatkan warga. Dalam rezim PPN, warga masih bisa meminta restitusi PPN kepada pemerintah dan tidak akan meningkatkan biaya berbisnis.

Sementara, dalam rezim pajak penjualan, wajib pajak sudah tidak bisa lagi mengklaim restitusi pajak. Dengan demikian, penerapan pajak ini berisiko meningkatkan biaya operasional. Chipimo meminta agar pemerintah bisa berdiskusi dengan seluruh stakeholder terkait.

Menurutnya pemerintah perlu melihat sesuatu yang jauh lebih kreatif dan fokus untuk memerangi korupsi maupun penyalahgunaan anggaran. “Bukan justru membebani warga dengan menerapkan skema pemajakan baru,” katanya.

Seperti diketahui, Pemerintah Zambia melalui rencana anggaran 2019 telah menghapus PPN 16% yang pertama kali diperkenalkan pada 1995. Pengenaan PPN ini akan digantikan dengan pajak penjualan yang dikenakan pada konsumen. (kaw)