BERITA TERKINI
World Bank: Pemeriksaan DJP Belum Efektif dalam Lacak Pengelakan Pajak
Pembetulan Atas SPT yang Dibuat Sebelum Coretax, Pakai Aplikasi Lama?
Ibu-Ibu Ramai Daftar NPWP, Ternyata Syarat Tender Makan Siang Gratis
Dalam Sebulan, Bea Cukai Batam Amankan 434 HP-Tablet dari Penumpang
Begini Aturan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan Pajak Karbon
Jasa Pendidikan Indonesia Bebas PPN, Bagaimana Negara Lain di Asean?
Cara Bayar BPHTB secara Online di Jakarta
Begini Perlakuan PPh bagi Lessor Atas Kegiatan Leasing
Cukai Minuman Berpemanis Mulai Dipungut Tahun Depan? Ini Kata DJBC
Batas Waktu Penyetoran PPh Atas Penjualan Saham Bakal Dipercepat
World Bank: Pemeriksaan DJP Belum Efektif dalam Lacak Pengelakan Pajak
Pembetulan Atas SPT yang Dibuat Sebelum Coretax, Pakai Aplikasi Lama?
Ibu-Ibu Ramai Daftar NPWP, Ternyata Syarat Tender Makan Siang Gratis
Dalam Sebulan, Bea Cukai Batam Amankan 434 HP-Tablet dari Penumpang
Begini Aturan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan Pajak Karbon
Jasa Pendidikan Indonesia Bebas PPN, Bagaimana Negara Lain di Asean?
Cara Bayar BPHTB secara Online di Jakarta
Begini Perlakuan PPh bagi Lessor Atas Kegiatan Leasing
Cukai Minuman Berpemanis Mulai Dipungut Tahun Depan? Ini Kata DJBC
Batas Waktu Penyetoran PPh Atas Penjualan Saham Bakal Dipercepat
DDTC Logo
LEGISLASI

Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Redaksi DDTCNews
Selasa, 07 Desember 2021 | 17.45 WIB
ddtc-loaderMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian (bawah) menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (bawah) menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) serta Menter...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani bersiap menyampaikan tanggapan pemerintah saat rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap menyampaikan tanggapan pemerintah saat rapat paripurna DPR Ke-1...
ddtc-loaderWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rachmat Gobel (kedua kanan) dan Lodewijk F Paulus (kiri) menerima berkas tanggapan pemerintah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) saat rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rachmat Gobel (kedua kanan) dan Lodewijk F Paulus (k...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti memberika...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 ma...
ddtc-loaderMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian (bawah) menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani bersiap menyampaikan tanggapan pemerintah saat rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
ddtc-loaderWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rachmat Gobel (kedua kanan) dan Lodewijk F Paulus (kiri) menerima berkas tanggapan pemerintah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) saat rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.

Editor : Kurniawan Agung Wicaksono
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Tag Terkait:
foto RUU HKPD UU HKPD perimbangan keuangan legislasi DPR Sri Mulyani
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.