BERITA TERKINI
Sisir Hotel dan Restoran, Pemkot dan Kejaksaan Tagih Tunggakan Pajak
Sri Mulyani Harap Digitalisasi Kerek Rasio Pajak Daerah Jadi 3 Persen
Fokus Reformasi, Sri Mulyani Ingin Sistem Pajak Lebih Berkepastian
Istri Bingung Pilih NPWP Sendiri atau NPWP Keluarga? DJP Jelaskan Ini
Singkawang Naikkan NJOP PBB, Begini Detailnya
Jangan Lupa, PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri Bukanlah Pajak Baru
Realisasi Insentif Kepabeanan Rp23,7 Triliun, Apa Dampak ke Ekonomi?
Kemendagri: Target Opsen Pajak Kendaraan Harus Masuk APBD 2025
Daftar WP Instansi Pemerintah Bisa Lewat Coretax, Unduh Panduannya!
Saatnya Coba Simulasi Coretax, Cek 10 Menu Utama yang Ada di Portal WP
Sisir Hotel dan Restoran, Pemkot dan Kejaksaan Tagih Tunggakan Pajak
Sri Mulyani Harap Digitalisasi Kerek Rasio Pajak Daerah Jadi 3 Persen
Fokus Reformasi, Sri Mulyani Ingin Sistem Pajak Lebih Berkepastian
Istri Bingung Pilih NPWP Sendiri atau NPWP Keluarga? DJP Jelaskan Ini
Singkawang Naikkan NJOP PBB, Begini Detailnya
Jangan Lupa, PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri Bukanlah Pajak Baru
Realisasi Insentif Kepabeanan Rp23,7 Triliun, Apa Dampak ke Ekonomi?
Kemendagri: Target Opsen Pajak Kendaraan Harus Masuk APBD 2025
Daftar WP Instansi Pemerintah Bisa Lewat Coretax, Unduh Panduannya!
Saatnya Coba Simulasi Coretax, Cek 10 Menu Utama yang Ada di Portal WP
DDTC Logo
LEGISLASI

Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Redaksi DDTCNews
Selasa, 07 Desember 2021 | 17.45 WIB
ddtc-loaderMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian (bawah) menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (bawah) menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) serta Menter...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani bersiap menyampaikan tanggapan pemerintah saat rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap menyampaikan tanggapan pemerintah saat rapat paripurna DPR Ke-1...
ddtc-loaderWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rachmat Gobel (kedua kanan) dan Lodewijk F Paulus (kiri) menerima berkas tanggapan pemerintah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) saat rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rachmat Gobel (kedua kanan) dan Lodewijk F Paulus (k...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti memberika...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 ma...
ddtc-loaderMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian (bawah) menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani bersiap menyampaikan tanggapan pemerintah saat rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
ddtc-loaderWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rachmat Gobel (kedua kanan) dan Lodewijk F Paulus (kiri) menerima berkas tanggapan pemerintah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) saat rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.

Editor : Kurniawan Agung Wicaksono
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Tag Terkait:
foto RUU HKPD UU HKPD perimbangan keuangan legislasi DPR Sri Mulyani
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.