BERITA TERKINI
6 Buku Pajak yang Wajib Dibaca Sebelum Akhir Tahun 2024
Prabowo Kembali Blak-blakan Ungkap Komitmen Indonesia Gabung BRICS
Ada Penilaian Profil Risiko dalam Pembebasan Cukai, Ini Alasannya
Anggota DPR Ini Khawatir Tarif PPN 12% Bikin RI Sulit Jadi Negara Maju
Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Pontianak
One on One, Petugas Pajak Beri Edukasi WP yang Masuk Daftar Sasaran
Demi Tingkatkan Investasi Asing , Prabowo Siap Kompromi soal Pajak
Pemkot Surabaya Adakan Pemutihan PBB-P2 hingga Akhir Tahun
Kenaikan PPN: Menyehatkan APBN atau Malah Pukul Daya Beli Masyarakat?
Pemprov Jakarta Terbitkan Payung Hukum Pemberian Kemudahan Pajak
6 Buku Pajak yang Wajib Dibaca Sebelum Akhir Tahun 2024
Prabowo Kembali Blak-blakan Ungkap Komitmen Indonesia Gabung BRICS
Ada Penilaian Profil Risiko dalam Pembebasan Cukai, Ini Alasannya
Anggota DPR Ini Khawatir Tarif PPN 12% Bikin RI Sulit Jadi Negara Maju
Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Pontianak
One on One, Petugas Pajak Beri Edukasi WP yang Masuk Daftar Sasaran
Demi Tingkatkan Investasi Asing , Prabowo Siap Kompromi soal Pajak
Pemkot Surabaya Adakan Pemutihan PBB-P2 hingga Akhir Tahun
Kenaikan PPN: Menyehatkan APBN atau Malah Pukul Daya Beli Masyarakat?
Pemprov Jakarta Terbitkan Payung Hukum Pemberian Kemudahan Pajak
DDTC Logo
LEGISLASI

Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Redaksi DDTCNews
Selasa, 07 Desember 2021 | 17.45 WIB
ddtc-loaderMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian (bawah) menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (bawah) menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) serta Menter...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani bersiap menyampaikan tanggapan pemerintah saat rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap menyampaikan tanggapan pemerintah saat rapat paripurna DPR Ke-1...
ddtc-loaderWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rachmat Gobel (kedua kanan) dan Lodewijk F Paulus (kiri) menerima berkas tanggapan pemerintah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) saat rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rachmat Gobel (kedua kanan) dan Lodewijk F Paulus (k...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti memberika...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 ma...
ddtc-loaderMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian (bawah) menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani bersiap menyampaikan tanggapan pemerintah saat rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
ddtc-loaderWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rachmat Gobel (kedua kanan) dan Lodewijk F Paulus (kiri) menerima berkas tanggapan pemerintah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) saat rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.

Editor : Kurniawan Agung Wicaksono
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Tag Terkait:
foto RUU HKPD UU HKPD perimbangan keuangan legislasi DPR Sri Mulyani
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.