BERITA TERKINI
Ilustrasi. (foto: Antara)
PALANGKA RAYA, DDTCNews - Ketua Komisi I DPRD Yohannes Freddy Ering meminta Pemprov Kalimantan Tengah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
Freddy mengatakan persyaratan untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang berlaku pada saat ini masih menyulitkan. Menurutnya, kemudahan membayar pajak akan berdampak positif terhadap kepatuhan masyarakat, sekaligus mengerek pendapatan asli daerah (PAD).
"Peningkatan PAD melalui sektor pajak kendaraan di Kalteng masih belum optimal karena banyak dari masyarakat yang masih enggan membayar pajak," katanya, dikutip pada Kamis (27/10/2022).
Freddy menuturkan persyaratan membayar pajak kendaraan bermotor masih terbilang sulit karena wajib pajak diharuskan membawa KTP asli pemilik kendaraan. Persyaratan ini sulit dipenuhi wajib pajak yang membeli motor bekas, tetapi belum dibaliknamakan.
Dia menilai keinginan masyarakat untuk patuh pajak makin meningkat. Menurutnya, pemprov perlu membuat terobosan untuk mempermudah syarat dan prosedur pembayaran pajak daerah, terutama pada pajak kendaraan bermotor yang menjadi salah satu kontributor utama PAD Kalteng.
Freddy menilai persoalan KTP asli pemilik kendaraan sebagai syarat membayar pajak dapat diganti dengan berkas yang lebih sederhana. Misal, surat keterangan dari pemilik asli sehingga siapapun yang diberi kuasa dapat membayar pajak kendaraan bermotor.
"Sangat disayangkan apabila terdapat syarat yang sulit dan masyarakat enggan membayar pajak. Ini tentu merugikan daerah karena potensi PAD lepas begitu saja," ujarnya dikutip dari borneonews.com.
Di sisi lain, pemprov juga sempat mengadakan program pemutihan pajak kendaraan sampai dengan 17 Agustus 2022. Namun, tidak semua wajib pajak memanfaatkan fasilitas tersebut. Adapun program tersebut diadakan untuk memeriahkan HUT ke-65 Provinsi Kalteng.
Selain pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, insentif yang diberikan pemprov juga termasuk pembebasan pokok dan denda bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II, dan pembebasan pajak progresif ketiga dan seterusnya. (rig)
