Dorong UMKM Naik Kelas, Kanwil DJP Jakarta Barat Gelar BDS 2026

JAKARTA, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Barat menggelar program Business Development Services (BDS) guna mendukung pelaku UMKM memahami kewajiban perpajakan dan meningkatkan skala bisnisnya.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar menilai pelatihan dan pendampingan bisa menaikkan kinerja usaha pelaku UMKM. Menurutnya, UMKM yang makin maju dan produktif bakal berdampak positif mendorong perekonomian regional maupun nasional.

"Harapan kita semua kegiatan BDS ini mendorong UMKM Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta Barat, semakin berkembang. Harapannya, pesertanya juga berganti, yang lama sudah jadi besar dan yang kecil kita kurasi lagi untuk menjadi besar," katanya, dikutip pada Rabu (8/7/2026).

Farid menjelaskan Kanwil DJP Jakbar telah menggelar kegiatan BDS secara rutin sejak 2016. Dalam 2 tahun terakhir, seluruh kantor pajak di bawah koordinasi Kanwil DJP Jakbar terlibat dalam program BDS sehingga tidak lagi digelar secara terpisah oleh tiap-tiap kantor pelayanan pajak.

Melalui penggabungan ini, dia berharap jumlah UMKM yang menjadi tenant dalam bazar BDS 2026 makin bertambah. Kini, ada sekitar 40 pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan BDS Kanwil DJP Jakbar pada 2026.

"Tujuan dari pelaksanaan gabungan ini tadi, salah satunya juga untuk memperbanyak jumlah tenant atau peserta UMKM. Dulu tiap KPP biasanya cuma maksimal 20-an lha [UMKM-nya], tergantung juga lokasi KPP dan luas tempatnya," tuturnya.

Selain bazar, selama BDS berlangsung petugas pajak menggelar kelas edukasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM. Kanwil DJP Jakbar juga bekerja sama dengan Wali Kota Jakbar untuk melakukan kurasi UMKM, serta memberikan pelatihan bisnis.

Tidak hanya itu, BDS kali ini turut menjadi wadah bagi masyarakat yang hendak mendonorkan darah. Ada pula booth aneka jajanan yang disuguhkan pelaku UMKM di lapangan kantor pajak dan acara sosialisasi UMKM yang bertempat di gedung kantor pajak.

"Jadi, kami tidak hanya beri pelatihan masalah-masalah perpajakan, tetapi juga [pendampingan] untuk kendala teknis yang dialami oleh UMKM seperti masalah kemasan, higienis. Kami juga memberikan pelatihan keuangan, penentuan harga pokok, harga jual, dan lain sebagainya," ujar Farid. (rig)