BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat akan melelang 6 aset sitaan wajib pajak antara lain berupa mobil, motor, dan CCTV.
Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Jakarta Barat Porman Romianna Manihuruk mengatakan 6 barang hasil sitaan akan dilelang pada Rabu (11/11/2026). Penawaran dilakukan melalui sistem lelang daring (open bidding) pada situs resmi lelang.
"Kanwil DJP Jakarta Barat menawarkan 6 barang bergerak yang akan dilelang kepada masyarakat dalam kondisi apa adanya atau as is melalui situs resmi lelang.go.id," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (10/11/2026).
Porman pun memaparkan 6 objek lelang yang ditawarkan kepada masyarakat mulai besok. Pertama, satu paket sistem video integrasi ruang operasi dengan harga minimal yang ditetapkan sebesar Rp232,67 juta.
Kedua, mobil Toyota Innova V dibanderol dengan harga terendah senilai Rp105,07 juta. Ketiga, mobil Daihatsu Xenia dengan nilai limit Rp66,71 juta. Keempat, mobil Toyota Avanza 1300E dengan nilai limit Rp40,67 juta.
Kelima, sepeda motor Yamaha Nmax 155cc 2DP-R AT dengan nilai limit Rp18,86 juta. Keenam, terdapat 8 unit CCTV merk Avigilon Type 5.0L-H4A-BO1-IR-B dengan nilai limit Rp23,83 juta.
Porman mengatakan seluruh objek lelang ditawarkan dengan metode open bidding atau terbuka untuk umum tanpa kehadiran fisik peserta lelang. Penetapan pemenang lelang nantinya akan dilakukan pada hari pelaksanaan lelang.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak bersama seluruh kanwil DJP se-DKI Jakarta dan bekerja sama dengan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta. Pelelangan merupakan tindak lanjut atas penagihan aktif terhadap wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak oleh 6 kantor pelayanan pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat.
"Pelaksanaan lelang merupakan salah satu instrumen penegakan hukum perpajakan untuk mencairkan tunggakan pajak melalui penjualan barang sitaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Porman.
Dia menambahkan melalui kegiatan penegakan hukum tersebut, DJP terus berupaya menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum perpajakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
"Selain mendukung optimalisasi penerimaan negara, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya," kata Porman.
Masyarakat pun diimbau agar selalu mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP, DJKN, maupun kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL). Adapun informasi resmi terkait pelaksanaan lelang hanya disampaikan melalui kanal resmi DJP, DJKN, KPKNL, dan Kanwil DJP Jakarta Barat. (dik)
