BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan pengenaan PPh final atas jasa konsultansi konstruksi kepada para pengusaha yang tergabung dalam Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO).
Penyuluh Pajak Adi Wiyono menjelaskan pengenaan PPh final atas jasa konsultansi konstruksi mengacu pada PP 9/2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, tarif pajak yang dikenakan berbeda menurut kepemilikan sertifikat penyedia jasa.
"Jenis dan layanan jasa konstruksi mencakup konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi," katanya dikutip dari situs DJP, Selasa (10/11/2026).
Adi menjelaskan tarif PPh final atas jasa konsultansi konstruksi sebesar 3,5% berlaku bagi penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja. Sementara itu, penyedia jasa konsultansi konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja dikenakan PPh final dengan tarif sebesar 6%.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi bertajuk Kupas Tuntas Permasalahan Perpajakan Jasa Konsultansi yang diselenggarakan DPP INKINDO DKI Jakarta bersama DPN INKINDO pada 20 Oktober 2026.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan penjelasan perihal sejumlah persoalan perpajakan yang kerap dihadapi perusahaan jasa konsultansi.
Beberapa persoalan yang dibahas antara lain pemotongan PPh atas jasa konsultansi konstruksi yang tidak sesuai dengan ketentuan PP 9/2022, tindak lanjut surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK), serta penghitungan pajak atas kerja sama operasi (KSO).
Selain itu, diskusi membahas penggunaan kurs untuk proyek yang dibiayai pinjaman dan hibah luar negeri, pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 nihil pada masa pajak terakhir, serta perlakuan laba ditahan dalam SPT Tahunan.
Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai penerbitan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN atas tagihan yang belum dibayarkan oleh pemberi kerja.
Sementara itu, Penyuluh Pajak Imaduddin Zauki mengingatkan bahwa administrasi perpajakan atas jasa konstruksi perlu dilakukan melalui Coretax DJP.
"Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Final atas jasa konstruksi serta penyetoran sendiri (self payment) PPh Final atas jasa konstruksi wajib menggunakan Coretax DJP," katanya.
Sebagai informasi, kegiatan sosialisasi tersebut diselenggarakan secara hibrida di Pancoran, Jakarta Selatan dan diikuti oleh 300 peserta yang terdiri atas pengurus dan anggota INKINDO.
Ketua DPP INKINDO DKI Jakarta Afsdyah Eky Vitalina mengatakan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan merupakan bagian penting dalam pengelolaan usaha jasa konsultansi. Menurutnya, kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan dapat menimbulkan persoalan keuangan maupun hukum bagi perusahaan.
Senada, Ketua Umum DPN INKINDO Erie Heryadi menilai kepatuhan perpajakan menjadi salah satu bagian dari tata kelola perusahaan yang baik dan dapat mendukung daya saing perusahaan jasa konsultansi. (rig)
