BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong penguatan riset sebagai landasan pengambilan kebijakan keuangan negara yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menilai riset berperan penting untuk memastikan kebijakan tidak hanya didasarkan pada asumsi atau intuisi, tetapi juga didukung bukti empiris, hasil penelitian, serta analisis dan argumentasi yang kuat.
"Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang bukan hanya berdasarkan intuisi karena banyak kebijakan memang mengandalkan intuisi, tetapi juga memiliki basis bukti," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (11/11/2026).
Nurkholisoh berharap penguatan riset tersebut dapat menjawab berbagai tantangan dalam mengelola APBN, terutama di tengah tingginya ketidakpastian global.
Dia menuturkan APBN harus adaptif dalam merespons sekaligus meredam berbagai guncangan eksternal yang berpotensi menekan penerimaan negara, meningkatkan kebutuhan belanja negara, serta memengaruhi perekonomian secara keseluruhan.
Guncangan tersebut antara lain kenaikan harga minyak, gangguan rantai pasok, konflik geopolitik, perubahan iklim, dan penuaan populasi.
"Dalam kondisi tersebut, APBN harus mampu merespons secara cepat dan tepat dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal. Adaptif bukan berubah-ubah, adaptif itu tujuannya tetap, cuma cara kita mencapai tujuan tadi itu harus kreatif, harus kita perbaiki terus-menerus," tutur Nurkholisoh.
Wamenkeu menyampaikan terdapat 3 peran utama APBN, yaitu sebagai peredam guncangan (shock absorber), penggerak pembangunan (agent of development), dan penjaga keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability), termasuk dengan menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3% dari PDB.
Untuk mendukung ketiga peran tersebut, dia ingin penguatan riset terus dilakukan guna menghasilkan kebijakan berbasis bukti. Dia juga menegaskan pentingnya menjaga integritas penelitian dengan tidak memanipulasi data atau hasil penelitian demi mendukung kesimpulan tertentu.
"Jangan sampai evidence-based policy yang kita inginkan berubah menjadi policy-based evidence. Jadi kita cari pembenaran, itu bukan science, itu namanya pembenaran," ujarnya.
Pada Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2026, Nurkholisoh berharap hasil penelitian yang dipresentasikan tidak hanya menjadi publikasi ilmiah, tetapi juga dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat diterapkan.
Dia pun mendorong kolaborasi yang lebih erat antara peneliti dan pengambil kebijakan, termasuk melalui pertukaran data, gagasan, dan pengembangan penelitian bersama. (rig)
