BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) dapat langsung mengunjungi tempat tinggal wajib pajak yang tidak memberikan tanggapan atas surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan keberadaan wajib pajak di alamat yang terdaftar. Nanti, petugas akan meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam SP2DK secara tatap muka.
"Apabila SP2DK yang telah disampaikan tidak memperoleh tanggapan dari wajib pajak, petugas DJP dapat melakukan tindak lanjut berupa kunjungan langsung ke alamat domisili," katanya, Rabu (11/11/2026).
Selain alamat domisili, lanjut Inge, petugas pajak juga berwenang melakukan kunjungan ke lokasi kegiatan usaha wajib pajak. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memperoleh klarifikasi lebih lanjut dari wajib pajak yang bersangkutan.
Kunjungan kepada wajib pajak merupakan salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas DJP dengan mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu dan memiliki kaitan dengan wajib pajak.
Berdasarkan PMK 111/2025, wajib pajak yang mendapatkan SP2DK dapat memberikan tanggapan melalui 2 cara. Pertama, memenuhi kewajiban perpajakan yang dimintakan dalam SP2DK.
Kedua, menyampaikan penjelasan atas kewajiban perpajakan sebagaimana tercantum dalam SP2DK. Wajib pajak dapat menyampaikan penjelasan tersebut secara langsung pada saat dilakukan kunjungan.
Perlu diingat, wajib pajak harus memberikan tanggapan atas SP2DK paling lambat 14 hari, terhitung sejak tanggal yang terjadi lebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PMK 111/2025.
Apabila wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan, DJP dapat melakukan pembahasan dengan mengundang wajib pajak dan/atau melakukan kunjungan.
Proses pengawasan pajak tidak berhenti sampai di situ. Inge menegaskan bahwa DJP dapat melakukan pemeriksaan apabila setelah pembahasan, wajib pajak ternyata tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan hasil pembahasan.
"Apabila memang sudah pernah dilakukan pembahasan dengan wajib pajak tetapi ternyata tidak diselesaikan sesuai hasil pembahasan, maka dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan," kata Inge. (rig)
