BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak sebagai instrumen untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti mencontohkan pemerintah dapat memberikan keringanan pajak kepada sektor usaha agar kegiatan bisnisnya berkembang.
"Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Nah, dengan fungsi regulerend itu, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan," ujarnya, dikutip pada Selasa (10/11/2026).
Inge menyampaikan salah satu fasilitas pajak yang berlaku saat ini untuk mendorong aktivitas dunia usaha adalah PPh final UMKM dengan tarif sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam PP 55/2022 s.t.d.d. PP 20/2026.
Melalui beleid itu, pemerintah juga mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki omzet tidak melebihi Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh.
"Ini merupakan suatu kebijakan di mana pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak orang pribadi UMKM yang omzetnya masih di bawah Rp500 juta per tahun, tidak perlu membayar PPh. Bahkan, setelah itu hanya diberikan tarif 0,5%," kata Inge.
Menurut Inge, kebijakan pajak tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada UMKM. Fasilitas ini diharapkan dapat meringankan beban pajak pelaku usaha sehingga terus mengembangkan bisnis dan memperluas kegiatan usaha.
"Mereka [pelaku UMKM] bisa memperluas usahanya, dan bisa menggunakan uang yang seharusnya membayar pajak untuk memperluas tujuan usahanya," tutur Inge. (dik)
