Apa Itu Dewan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII)?

PEMERINTAH resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU PFII). Terbitnya undang-undang tersebut menjadi tonggak baru dalam ambisi Indonesia membangun kawasan pusat finansial yang berdaya saing global.

Melalui UU PFII, pemerintah juga telah mengatur struktur kelembagaan yang akan mengelola PFII. Struktur kelembagaan tersebut terdiri atas beberapa organ, salah satunya Dewan PFII. Lantas, apa itu Dewan PFII?

Pengertian Dewan PFII

Merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU PFII, Dewan PFII adalah organ yang memiliki kewenangan khusus untuk mengelola PFII. Pasal 13 ayat (1) UU PFII menegaskan bahwa Dewan PFII merupakan organ yang diberikan kewenangan khusus (sui generis).

Kewenangan khusus tersebut meliputi pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pengembangan PFII, serta kewenangan lain yang ditetapkan oleh presiden.

Sebagai pengelola PFII, Dewan PFII berkedudukan di PFII. Secara struktur keanggotaan, Dewan PFII terdiri atas ketua dan anggota Dewan PFII. Ketua Dewan PFII sekaligus menjabat sebagai gubernur PFII.

Sebagai gubernur PFII, ketua Dewan PFII menjalankan wewenang pengelolaan kawasan yang didelegasikan oleh presiden selaku kepala pemerintahan. Untuk itu, ketua Dewan PFII atau gubernur PFII bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Peran dan Wewenang Dewan PFII

Sebagai pengelola kawasan finansial berstandar global, Dewan PFII memegang peran strategis yang mencakup perumusan regulasi, penetapan fasilitas khusus, dan kewenangan lain yang diperlukan dalam pengelolaan PFII.

Berdasarkan Pasal 16 UU PFII, Dewan PFII memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana dan kebijakan strategis PFII;
2. Menetapkan peraturan Dewan PFII;
3. Menetapkan fasilitas khusus lain di PFII;
4. Mengusulkan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan dan pengembangan di PFII;
5. Mengusulkan kualifikasi tertentu dari pelaku usaha, tenaga ahli, dan subjek pajak luar negeri di PFII;
6. Melakukan pengawasan terhadap Lembaga Pengelola (LP) PFII dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) PFII;
7. Mendirikan entitas lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan PFII;
8. Menetapkan pungutan, biaya, dan/atau iuran dalam pengelolaan PFII;
9. Menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama yang diusulkan oleh LP PFII dan LPJK PFII;
10. Menerima laporan pertanggungjawaban dari LP PFII dan LPJK PFII;
11. Menerima laporan keuangan tahunan LP PFII dan LPJK PFII; dan
12. Melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan PFII.

Apabila mengacu pada sejumlah pasal dalam UU PFII, peraturan Dewan PFII akan mencakup beragam hal. Cakupan peraturan tersebut meliputi ketentuan mengenai klasifikasi kegiatan usaha di PFII, mulai dari sektor keuangan, sektor penunjang keuangan, hingga sektor lainnya, serta ekosistem instrumen syariah internasional.

Dewan PFII juga akan mengusulkan kualifikasi tertentu dari pelaku usaha, tenaga ahli, maupun subjek pajak luar negeri (SPLN) yang berhak menerima fasilitas perpajakan. Selain itu, Dewan PFII akan menetapkan jenis dan besaran pungutan, biaya, dan/atau iuran bagi pelaku usaha yang beroperasi di wilayah PFII.

UU PFII juga memberikan wewenang kepada Dewan PFII untuk mengajukan calon ketua dan wakil ketua Pengadilan PFII kepada presiden melalui Ketua Mahkamah Agung.

Dalam menetapkan berbagai peraturan, Dewan PFII diharuskan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Struktur dan Kepemimpinan

Dewan PFII diposisikan sebagai pengambil keputusan strategis dalam ekosistem PFII. UU PFII juga telah mengatur struktur keanggotaan Dewan PFII yang meliputi:

• Ketua Dewan PFII: Ketua Dewan PFII sekaligus menjabat sebagai gubernur PFII. Gubernur PFII menjalankan wewenang yang didelegasikan langsung oleh presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
• Anggota Dewan PFII: Terdiri atas kepala LP PFII, kepala LPJK PFII, dan paling banyak 4 orang dari unsur masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu.

Adapun ketua dan anggota Dewan PFII diangkat dan diberhentikan secara langsung oleh presiden. Masa jabatan yang ditetapkan adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.

UU PFII juga memberikan wewenang kepada presiden untuk memberhentikan ketua serta anggota Dewan PFII sebelum masa jabatannya berakhir.

Pemberhentian tersebut dilakukan karena alasan tertentu, seperti berhalangan tetap, mengundurkan diri, dinilai tidak cakap berdasarkan evaluasi kinerja, atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain Dewan PFII, kelembagaan PFII juga diisi oleh Dewan Pertimbangan PFII, LP PFII, dan LPJK PFII. Secara ringkas, ketiga organ tersebut mendukung peran Dewan PFII dengan perincian tugas sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan PFII: Dewan yang diketuai oleh menteri keuangan untuk memberikan rekomendasi arah kebijakan strategis kepada Dewan PFII.
2. LP PFII: Badan hukum yang memiliki kewenangan khusus dalam melaksanakan pengelolaan operasional PFII dan bertanggung jawab kepada gubernur PFII.
3. LPJK PFII: Lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan pada sektor keuangan dan penunjang sektor keuangan yang dilakukan di dalam atau dari PFII. (rig)