BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - RUU Perampasan Aset bakal menjadi landasan membentuk lembaga khusus bernama Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Pengelolaan Aset.
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengatakan pemisahan antara badan pengelola dan badan pengawas bertujuan memastikan barang rampasan dikelola dan dilelang secara profesional tanpa konflik kepentingan.
"Kami memisahkan antara badan pengelola dan badan pengawas. Namun wewenangnya, strukturnya, cara kerjanya, penggajiannya, semua kita serahkan kepada eksekutif dalam hal ini presiden," ujar Soedeson, dikutip pada Rabu (11/11/2026).
Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Pengelolaan Aset bakal dipimpin oleh kepala badan. Dengan badan independen dimaksud, aset sitaan diharapkan bisa dikelola secara optimal dengan risiko penurunan nilai yang minimal.
"Badan ini kita taruh di bawah presiden, sehingga hampir 100% sejalan dengan pendapat umum dari masyarakat yang menginginkan agar badan pengelola ini independen," ujar Soedeson.
Lembaga yang mengelola dan mengawasi perampasan aset juga terpisah dari lembaga yang menjalankan fungsi penyidikan dan penuntutan.
Sebagai informasi, DPR melalui Komisi III terus melakukan pembahasan atas RUU Perampasan Aset dengan target pengesahan pada 15 Desember 2026. Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak sepakat mengubah judul RUU Perampasan Aset menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Dengan perubahan judul dimaksud, perampasan aset akan difokuskan pada tindak pidana korupsi, sementara tindak pidana lain akan dibatasi melalui pembahasan dalam batang tubuh RUU.
Untuk saat ini, tindak pidana lain yang tercakup dalam RUU Perampasan Aset antara lain tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang perasuransian, tindak pidana di bidang pertambangan, tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, serta tindak pidana perdagangan orang. (dik)
