BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BANYUWANGI, DDTCNews – Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur berencana menggencarkan pemasangan alat perekam transaksi atau tapping box.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan pemasangan tapping box atau tax mapper bertujuan untuk membuat pengelolaan pajak daerah lebih transparan dan akuntabel. Harapannya, pendapatan asli daerah (PAD) dapat meningkat ke depannya.
"Kami berupaya melakukan inovasi agar PAD Banyuwangi bisa meningkat. Maka, kami pasang tax mapper untuk transparansi," katanya, dikutip pada Kamis (29/8/2024).
Ipuk menuturkan pemasangan tax mapper merupakan salah satu upaya pemkot untuk meningkatkan PAD. Melalui alat tersebut, lanjutnya, akuntabilitas pajak daerah yang disetorkan pelaku usaha akan meningkat.
Dia menjelaskan pemkab melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah memasang tax mapper di beberapa restoran. Tax mapper akan membantu Bapenda memantau kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak yang telah dipungut.
Pemasangan tax mapper juga akan meningkatkan akuntabilitas pengumpulan dan pengelolaan pajak daerah. Di sisi lain, pemasangan tax mapper bakal memudahkan pelaku usaha melakukan pencatatan dan menghitung pajak yang harus disetorkan kepada Bapenda.
Apabila tapping box telah terpasang, Ipuk meminta wajib pajak patuh mengaktifkan alat tersebut agar tidak dikenakan sanksi.
"Tentu ada sanksinya, tetapi pertama kami beri peringatan dulu, kami edukasi. Kalau misalkan tidak dijalankan, kami sanksi," ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Bapenda Kabupaten Banyuwangi Firman Sanyoto menyebut inovasi tax mapper memungkinkan pemantauan transaksi di restoran secara realtime.
Pemasangan tax mapper pun diharapkan mampu mencegah potensi kebocoran PAD dari sektor pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa makanan dan/atau minuman.
Bapenda berencana memperluas penggunaan tax mapper pada 100 wajib pajak dengan skala usaha sedang hingga besar. Didukung pemasangan tax mapper, pemkab optimistis target PAD senilai Rp630 miliar dapat segera tercapai.
"Inovasi ini sebagai pembanding untuk mengukur seberapa jauh ketaatan dan kepatuhan dari wajib pajak. Tatkala terjadi selisih pada data pembanding, maka kami bisa langsung melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak," ujar Firman seperti dilansir kabarbanyuwangi.co.id. (rig)
