Belum Pernah Penyesuaian, NJOP di Kabupaten ini Bakal Naik Tahun Depan

SLEMAN, DDTCNews – Pemkab Sleman akan menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) pada tahun depan.

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman Rodentus Condrosusilo mengatakan pemkab sama sekali belum pernah menaikkan NJOP sejak kewenangan pengelolaan PBB diserahkan ke pemda.

"Sleman belum pernah melakukan penyesuaian secara massal. Rencananya baru dilaksanakan penyesuaian di 2025," katanya, dikutip pada Jumat (12/7/2024).

Mengingat belum pernah ada penyesuaian NJOP, sambung Rodentus, masih terdapat beberapa objek pajak yang terutang PBB hanya senilai Rp5.000 setiap tahunnya.

Objek PBB dengan pajak terutang senilai Rp5.000 tersebar tersebut di beberapa kelurahan antara lain Kelurahan Sambirejo, Gayamharjo, Sumberharjo dan Wukirsari. Untuk itu, NJOP perlu disesuaikan besaran PBB yang terutang sudah tidak sesuai dengan nilai pasar.

"Makanya butuh penyesuaian agar sesuai dengan kondisi dengan nilai pasarnya," ujar Condro seperti dilansir harianjogja.com.

Sebagai informasi, NJOP turut memengaruhi besaran PBB yang terutang setiap tahunnya. Makin tinggi NJOP, makin tinggi pula PBB yang harus dibayar. Namun, pemda berwenang menurunkan besaran NJOP yang turut diperhitungkan dalam menentukan besaran PBB terutang.

Sesuai UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), NJOP yang dipakai untuk menghitung PBB ialah 20% - 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP. Adapun NJOPTKP untuk setiap wajib pajak telah ditetapkan minimal senilai Rp10 juta.

Besaran persentase NJOP digunakan untuk menghitung PBB ditentukan dengan mempertimbangkan kenaikan NJOP hasil penilaian, bentuk pemanfaatan objek PBB, dan klasterisasi NJOP dalam 1 wilayah kabupaten/kota. (rig)