BERITA TERKINI
TANJUNGPINANG, DDTCNews - Pemkot Tanjungpinang, Kepulauan Riau, memberikan diskon pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 75%, serta penghapusan denda sebesar 100%.
Kepala BPPRD Kota Tanjungpinang Said Alvie mengatakan wajib pajak dapat memanfaatkan keringanan PBB-P2 hingga 30 November 2026. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-25 Kota Otonom Tanjungpinang.
"Dengan adanya penghapusan denda dan potongan pokok PBB-P2, kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (9/11/2026).
Said menjelaskan besaran diskon PBB-P2 dalam program kali ini bervariasi berdasarkan tahun pajak. Diskon pokok PBB-P2 sebesar 10% atas pajak terutang untuk tahun pajak 2026. Keringanan ini dapat dimanfaatkan sepanjang wajib pajak telah melunasi seluruh kewajiban PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya.
Sementara itu, PBB-P2 terutang untuk tahun pajak 2019–2025 mendapat diskon sebesar 15%. Untuk tahun pajak 2013–2018, diskon yang diberikan sebesar 30%. Adapun tunggakan PBB-P2 tahun pajak 1995–2012 memperoleh potongan terbesar, yakni 75%.
Selain diskon pokok PBB-P2, Said menyampaikan bahwa wajib pajak juga dapat memperoleh penghapusan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100%. Fasilitas ini berlaku untuk sejumlah jenis pajak daerah.
Pajak daerah yang mendapat penghapusan denda meliputi PBB-P2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.
Untuk memudahkan pembayaran pajak, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kanal pembayaran, seperti BTN, Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah), PosPay, serta layanan pembayaran digital lainnya.
Said juga mengimbau masyarakat agar segera melunasi tunggakan pajak sebelum masa program berakhir. Warga Tanjungpinang masih memiliki waktu 21 hari untuk memanfaatkan keringanan PBB-P2 tersebut.
"Jangan sampai masyarakat melewatkan kesempatan ini. Kami mengajak seluruh wajib pajak untuk segera memeriksa tagihan dan memanfaatkan program relaksasi sebelum batas waktunya berakhir," tuturnya. (rig)
