BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PAGAR ALAM, DDTCNews – Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pagar Alam mengadakan kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 58/2023 yang mengatur penghitungan PPh Pasal 21 dengan tarif efektif rata-rata (TER).
Fungsional Penyuluh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lahat M. Sulistian mengatakan pemotongan PPh Pasal 21 kini ditetapkan dengan menggunakan tarif efektif bulanan sebagaimana diatur dalam PP 58/2023.
“Penerapan tarif efektif bulanan bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir,” katanya dikutip dari situs web DJP, Selasa (27/2/2024).
Sementara itu, lanjut Sulistian, penghitungan PPh Pasal 21 setahun pada masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan seperti ketentuan saat ini.
“Tidak ada tambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif ini,” tuturnya.
Sulistian menjelaskan aturan terbaru mengenai penghitungan PPh Pasal 21 tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak saat menghitung pemotongan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajaknya.
Harapannya, langkah tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sekaligus mewujudkan proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam perpajakan.
Sebagai informasi, kegiatan sosialisasi tersebut digelar di Ruang Kelas Pajak KP2KP Pagar Alam pada 30 Januari 2024. Peserta yang hadir merupakan para bendaharawan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Vertikal Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan.
Secara umum, tarif efektif PPh Pasal 21 terdiri atas 2 jenis, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan terdiri dari 3 kategori yang ditentukan berdasarkan PTKP sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan pada awal tahun pajak.
Tarif efektif bulanan kategori A diterapkan atas penghasilan bruto yang diperoleh orang pribadi dengan status PTKP tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (TK/1), dan kawin tanpa tanggungan (K/0).
Sementara itu, tarif efektif bulanan kategori A adalah sebesar 0% untuk penghasilan bulanan sampai dengan Rp5,4 juta hingga 34% untuk penghasilan bulanan di atas Rp1,4 miliar.
Tarif efektif bulanan kategori B diterapkan atas penghasilan bruto yang diperoleh orang pribadi dengan status PTKP tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (TK/3), kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (K/1), dan kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang (K/2).
Tarif efektif kategori B dimulai dari 0% untuk penghasilan bulanan sampai dengan Rp6,2 juta hingga 34% untuk penghasilan bulanan di atas Rp1,405 miliar.
Kemudian, tarif efektif bulanan kategori C diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima oleh orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (K/3).
Rentang tarif efektif kategori C ditetapkan sebesar 0% untuk penghasilan bulanan sampai dengan Rp6,6 juta hingga 34% untuk penghasilan bulanan di atas Rp1,419 miliar.
Selain tarif efektif bulanan, pemerintah juga menetapkan tarif efektif harian sebesar 0% untuk penghasilan sampai dengan Rp450.000 dan 0,5% untuk penghasilan di atas Rp450.000 sampai Rp2,5 juta. (rig)
