JAKARTA, DDTCNews - Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Selatan I berhasil melelang 4 dari 9 aset sitaan wajib pajak dalam Lelang Serentak Kanwil DJP se-Jakarta Raya. Keempat aset tersebut terjual dengan total nilai Rp4,27 miliar.
Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I Arif Mahmudin Zuhri mengatakan pelelangan aset sitaan wajib pajak merupakan bagian dari upaya penegakan hukum perpajakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Hasil lelang selanjutnya diperhitungkan untuk pelunasan utang pajak dan biaya penagihan sesuai ketentuan," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (18/11/2026).
Arif menyampaikan 4 aset yang berhasil dilelang tersebut berasal dari 2 kantor pelayanan pajak (KPP), yaitu KPP Madya Jakarta Selatan I dan KPP Pratama Jakarta Tebet.
KPP Madya Jakarta Selatan I berhasil melelang 2 unit apartemen masing-masing seluas 188 meter persegi dan 77 meter persegi dengan total nilai Rp4,14 miliar.
Sementara itu, KPP Pratama Jakarta Tebet berhasil melelang 1 unit sepeda senilai Rp48,60 juta dan 1 unit mobil senilai Rp84,45 juta.
Secara keseluruhan, terdapat 9 aset yang ditawarkan dalam Lelang Serentak Kanwil DJP se-Jakarta Raya. Aset tersebut terdiri atas 7 aset tidak bergerak berupa apartemen serta 2 aset bergerak berupa mobil dan sepeda yang disita oleh kedua KPP tersebut.
Seluruh proses lelang dilaksanakan secara daring melalui situs resmi lelang.go.id menggunakan metode open bidding atau penawaran terbuka. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat mengikuti lelang sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
Lelang Serentak Kanwil DJP se-Jakarta Raya melibatkan 8 Kanwil DJP, yaitu Kanwil DJP Jakarta Barat, Kanwil DJP Jakarta Selatan I, Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Kanwil DJP Jakarta Pusat, Kanwil DJP Jakarta Utara, Kanwil DJP Jakarta Timur, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, dan Kanwil DJP Jakarta Khusus. Kegiatan ini juga melibatkan Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta.
"Melalui kegiatan ini, Kanwil DJP Jakarta Selatan I menegaskan komitmennya mengoptimalkan penagihan pajak guna mendukung penerimaan negara, menciptakan efek jera, serta mendorong kepatuhan wajib pajak," tutur Arif. (rig)
