Dapat Fasilitas Apartemen dari Kantor? Ini Ketentuan Pajaknya

JAKARTA, DDTCNews – Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menjelaskan ketentuan pengenaan PPh Pasal 21 atas fasilitas tempat tinggal berupa apartemen yang diberikan perusahaan kepada karyawannya.

Kring Pajak menjelaskan fasilitas apartemen yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan termasuk kenikmatan yang dapat dikecualikan dari objek PPh sepanjang memenuhi batasan nilai tertentu.

"Terkait batasan yang dikecualikan dari objek PPh mengenai fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan antara lain apartemen atau rumah tapak diatur dalam PMK 66/2023," jelas Kring Pajak melalui media sosial, Kamis (12/11/2026).

Penjelasan tersebut disampaikan untuk merespons pertanyaan wajib pajak mengenai penghitungan PPh Pasal 21 atas fasilitas apartemen yang diberikan perusahaan kepada karyawan, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA).

Dalam pertanyaannya, wajib pajak memberikan ilustrasi perusahaan menyewa apartemen senilai Rp192 juta selama setahun untuk digunakan karyawan.

Wajib pajak tersebut ingin memastikan apakah nilai fasilitas apartemen yang diperhitungkan setiap bulan merupakan hasil pembagian biaya sewa tahunan dengan 12 bulan atau terdapat batasan nilai tertentu.

Merespons pertanyaan tersebut, Kring Pajak merujuk pada Pasal 22 ayat (3) PMK 66/2023. Ketentuan ini mengatur bahwa penilaian kenikmatan dengan masa pemanfaatan lebih dari 1 bulan dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatannya.

Dalam contoh huruf K Lampiran PMK 66/2023, perusahaan memberikan fasilitas apartemen kepada seorang direktur dengan biaya sewa sebesar Rp120 juta selama setahun.

Dengan asumsi tidak terdapat biaya lain selain biaya sewa, nilai bruto fasilitas apartemen tersebut dihitung sebesar Rp10 juta per bulan, yakni Rp120 juta dibagi 12 bulan. Meski demikian, tidak seluruh nilai fasilitas apartemen tersebut otomatis menjadi objek PPh.

Berdasarkan Lampiran PMK 66/2023, fasilitas tempat tinggal yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan, termasuk apartemen, dikecualikan dari objek PPh sepanjang nilainya secara keseluruhan tidak lebih dari Rp2 juta per pegawai dalam 1 bulan. Apabila nilai fasilitas melebihi batas tersebut, bagian yang melebihi Rp2 juta menjadi objek PPh.

Dengan demikian, untuk ilustrasi biaya sewa apartemen sebesar Rp192 juta selama setahun, nilai bruto fasilitas apartemen adalah Rp16 juta per bulan, dengan asumsi tidak terdapat biaya lain dan masa sewa berlangsung selama 12 bulan.

Setelah memperhitungkan batasan pengecualian sebesar Rp2 juta, nilai kenikmatan yang menjadi objek PPh adalah Rp14 juta per bulan. Nilai tersebut selanjutnya diperhitungkan dalam penghitungan PPh Pasal 21 karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (rig)