SETIAP orang yang ingin menjadi konsultan pajak harus memenuhi sederet syarat yang ditetapkan. Syarat tersebut salah satunya adalah memiliki surat keterangan kompetensi (SKK). Surat tersebut menjadi dokumen yang menerangkan seseorang memiliki kompetensi di bidang perpajakan.
SKK memegang peran penting karena menjadi salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan izin konsultan pajak. Dengan demikian, tanpa adanya SKK seseorang tidak dapat mengajukan izin sebagai konsultan pajak.
Ketentuan mengenai SKK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 55/2026. Merujuk Pasal 10 ayat (3) beleid tersebut, SKK terbagi menjadi 3 tingkatan sebagai berikut:
SKK tingkat A menerangkan tingkat kompetensi seseorang dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan atas orang pribadi, kecuali orang pribadi yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia;
SKK tingkat B menerangkan tingkat kompetensi seseorang dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan orang pribadi dan badan, kecuali badan dengan penanaman modal asing, bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia; dan
SKK tingkat C menerangkan tingkat kompetensi seseorang dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan untuk seluruh orang pribadi dan badan.
Untuk memperoleh SKK, seseorang harus mengikuti dan dinyatakan lulus uji kompetensi perpajakan (UKP) yang digelar Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). UKP menjadi mekanisme ujian yang menggantikan ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP).
Seperti tingkatan SKK, UKP juga terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat A, tingkat B, dan tingkat C. Dengan demikian, apabila seseorang ingin mengajukan izin konsultan tingkat A maka ia harus memiliki SKK tingkat A. Untuk memperoleh SKK tersebut maka seseorang harus mengikuti serta lulus UKP tingkat A.
Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, PMK 55/2026 tidak mewajibkan konsultan pajak untuk mengikuti UKP secara berjenjang. Dengan demikian, seseorang bisa langsung mengikuti UKP tingkat B atau bahkan tingkat C tanpa terlebih dahulu mengikuti UKP tingkat A. Ada PMK 55/2026, Pengajuan Izin Konsultan Pajak Tak Harus Berjenjang
Apabila dinyatakan lulus maka orang tersebut akan diterbitkan SKK sesuai dengan klasifikasi ujian yang diikutinya. Ketentuan berbeda dengan mekanisme terdahulu yang mengharuskan seseorang mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP) secara berurutan.
Sebagai informasi, BPPK mengadakan UKP secara berkala. UKP tersebut digelar secara daring dan bertempat di lokasi peserta masing-masing. Calon konsultan pajak dapat menyimak jadwal penyelenggaraan UKP melalui laman https://klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/. Simak Mau Ikut UKP? Ini 7 Hal yang Perlu Disiapkan Peserta (dik)
