BERITA TERKINI
Ilustrasi.
CURUP, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Curup memberikan edukasi pajak dalam acara Pelatihan dan Bimbingan Teknis Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Desa Se-Kabupaten Rejang Lebong pada 5 Juni 2023.
Penyuluh KPP Pratama Curup Senni Harifah menjadi perwakilan narasumber yang menyampaikan materi kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 59/PMK.03/2022.
“Kami harap kegiatan ini dapat menambah pengetahuan Perangkat Desa se-Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan kewajiban pajaknya, terutama terkait dengan pelaporan SPT Tahunan,” katanya dikutip dari situs web DJP, Rabu (14/6/2023).
Selain itu, Senni juga menjelaskan terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dipotong/dipungut oleh bendahara instansi pemerintah desa antara lain PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi.
Kemudian, PPh Pasal 22 atas pembelian barang, PPh Pasal 23 atas sewa dan jasa, serta PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dan sewa tanah/bangunan. Termasuk juga PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 26.
Secara lebih terperinci, merujuk pada Pasal 9 ayat (1) PMK 59/2022, pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 meliputi pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah atas persewaan tanah dan/atau bangunan.
Kemudian, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; usaha jasa konstruksi; hadiah undian; dan pembelian barang atau penggunaan jasa dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
“Tidak termasuk pembayaran atas persewaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan penginapan serta akomodasinya,” bunyi Pasal 9 ayat (2) PP 55/2022. (rig)
