Fiskus Bekali Puluhan UMKM Soal Strategi Bisnis dan Edukasi Pajak

KEPAHIANG, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Curup menggelar kegiatan Business Development Services (BDS) untuk memberikan edukasi mengenai pengembangan usaha dan ketentuan perpajakan kepada 22 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Curup Taufik Akbar Tanjung mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usahanya di tengah perkembangan teknologi.

"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pelaku UMKM agar mampu mengembangkan usahanya pada zaman serba digital seperti saat ini," katanya dikutip dari situs DJP, Minggu (15/11/2026).

Taufik menjelaskan BDS merupakan salah satu program DJP yang tidak hanya memberikan edukasi perpajakan, tetapi juga mendukung peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapat materi pengembangan usaha dari pemilik IKM Sumber Hayati Nurhayati. Menurut Nurhayati, UMKM perlu beradaptasi dan berinovasi menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan kondisi ekonomi.

Dia memandang pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan media sosial, dapat menjadi salah satu sarana untuk memperluas jangkauan pemasaran produk.

Selain itu, pelaku UMKM juga perlu meningkatkan kemampuan membuat konten promosi yang menarik serta melakukan inovasi produk untuk menciptakan nilai tambah.

"Pelaku UMKM perlu meningkatkan kemampuan dalam membuat konten promosi yang menarik serta mengembangkan inovasi produk, seperti penggabungan produk ecoprint dan batik untuk menciptakan nilai tambah dan daya saing," jelas Nurhayati.

Tidak hanya mendapatkan materi pengembangan usaha, peserta juga memperoleh edukasi mengenai ketentuan perpajakan bagi UMKM.

Asisten Penyuluh Pajak KPP Pratama Curup Irwansyah menjelaskan wajib pajak orang pribadi UMKM dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak tidak dikenai PPh final sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Meski tidak dikenai PPh final atas bagian peredaran bruto tersebut, wajib pajak tetap perlu memperhatikan kewajiban administrasi perpajakannya, termasuk pelaporan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan.

Irwansyah juga memberikan penjelasan mengenai ketentuan pendaftaran sebagai wajib pajak serta mengingatkan peserta untuk mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP.

"UMKM dan perpajakan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pemahaman perpajakan yang baik akan sangat membantu pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya secara sehat dan berkelanjutan," tuturnya.

Sebagai informasi, kegiatan BDS tersebut diselenggarakan di UMKM Sumber Hayati, Kabupaten Kepahiang, pada 30 Oktober 2026. Kegiatan yang mengusung tema UMKM Naik Kelas, Ekonomi Daerah Semakin Kuat tersebut diikuti oleh pelaku UMKM dari berbagai sektor, antara lain kerajinan, batik, sanggar, makanan ringan, dan kopi. (rig)