Puluhan Hotel dan Restoran Lolos Pajak

SINGARAJA, DDTCNews—Puluhan hotel dan restoran di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, diketahui tidak pernah membayar pajak, menyusul audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali, atas pelaksanaan APBD Kabupaten Buleleng tahun 2018.

Menariknya, puluhan hotel dan restoran itu tidak membayar pajak karena Pemkab Buleleng tidak menetapkannya sebagai wajib pajak (WP). Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), BPK mencatat ada 641 hotel yang harus dipungut pajak.

Namun dari jumlah itu, sebanyak 29 hotel tidak dipungut pajak karena belum ditetapkan sebagai WP, sehingga hotel tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Begitu pula pada pajak restoran. Dari 424 restoran, 13 restoran belum ditetapkan sebagai WP.

“Ini aneh, bagaimana bisa mendapatkan izin operasional. Padahal syarat pengajuan izin itu harus ada NPWP. Ini salahnya di mana? OPD yang mengurus izinnya, atau OPD yang mengurus pajaknya?”  kata Ketua Komisi I DPRD Buleleng Putu Mangku Mertayasa, Senin (10/6) di Gedung DPRD Buleleng.

Putu berbicara kepada pers seusai pembahasan hasil audit BPK. Pembahasan tersebut melibatkan gabungan komisi dengan tim ahli DPRD Buleleng. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna.

Dari pembahasan tersebut terungkap pula, pajak yang tidak dipungut dari 29 hotel dan 13 restoran itu memengaruhi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah. Target PAD pada 2018 ditetapkan sebesar Rp376 miliar, tetapi hanya terealisasi Rp335 miliar atau 89,6%.

Melesetnya capaian terget PAD tersebut juga dipengaruhi tidak intensifnya penagihan piutang pajak daerah. Piutang ini meningkat dari Rp71 miliar menjadi Rp76 miliar atau naik 6,93%. Tunggakan paling tinggi dari piutang PBB Rp71 miliar, lalu pajak hotel Rp2 miliar, dan pajak restoran Rp 1,5 miliar.

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna seusai memimpin rapat mengaku telah menyusun jadwal untuk membahas  lebih lanjut temuan tersebut dengan eksekutif. “Temuan memang harus diakui dan dilaksanakan oleh eksekutif untuk perbaikan, agar tidak terulang kembali,” tegasnya.

Secara terpisah, seperti dilansir nusabali.com, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Putu Artawan menyebut pihaknya tidak memiliki data terkait dengan hotel dan restoran yang belum memiliki izin.

Selama ini, tupoksi BPMPPTSP Buleleng hanya memberikan pelayanan secara administrasi untuk pengurusan izin. “Kalau kami, sifatnya siapa yang memohon izin, kami lakukan kajian dan pengecekan ke lapangan, jika memenuhi syarat izin kami keluarkan,” jelasnya. (Bsi)