Ada Resort Tutup Sementara, PAD Daerah Ini Terancam Anjlok Rp6 Miliar

KARANGASEM, DDTCNews – Penutupan sementara operasional Resort Amankila di Desa Manggis berpotensi mengurangi potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karangasem, Bali, hingga Rp6 miliar. Penutupan resort tersebut dijadwalkan berlangsung selama 3 bulan, terhitung sejak 20 Oktober 2026–19 Januari 2027, guna mempercepat pembangunan unit baru.

Wakil Ketua Pansus I DPRD Karangasem I Made Ruspita menyampaikan kontribusi pajak Amankila terhadap penerimaan daerah rata-rata mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar per bulan. Ia menyebut rencana penutupan resort tersebut menjadi perhatian di tengah upaya pemerintah daerah meningkatkan PAD.

"Kalau 3 bulan ditutup, potensi PAD yang hilang sekitar Rp5 miliar sampai Rp6 miliar. Tugas kita bersama adalah mencari cara menutupi potensi yang hilang tersebut. Jika hilang Rp6 miliar, target penerimaan dari sektor lain harus bisa dioptimalkan hingga Rp10 miliar," ujar Ruspita, dikutip pada Rabu (14/10/2026).

Guna menjaga target penerimaan daerah tetap tercapai, DPRD Karangasem mendorong Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera merumuskan terobosan. Optimalisasi sektor pariwisata maupun sektor pendapatan lainnya dinilai menjadi kunci untuk menutupi selisih potensi penerimaan tersebut.

"Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi PAD dari sektor pariwisata maupun sektor lainnya agar target pendapatan tetap terjaga, " katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPKAD Karangasem I Nyoman Siki Ngurah menyatakan pemerintah daerah telah menyiapkan strategi antisipasi. Salah satu fokus utamanya adalah ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah.

BPKAD akan memprioritaskan pendataan wajib pajak baru dari sektor pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). PBJT tersebut khususnya atas sektor jasa hotel, makanan dan/atau minuman (restoran), serta kesenian dan hiburan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan terpenuhi.

Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak yang telah terdaftar di kawasan strategis dan hotel skala besar akan diperketat. BPKAD mengaku akan mencocokkan kesesuaian antara transaksi riil dan laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.

"Koordinasi dengan para wajib pajak akan dilakukan untuk memastikan nilai transaksi yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin baik, kita berharap potensi penerimaan yang terdampak bisa diimbangi,” kata Siki Ngurah, dilansir balipost.com.

Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan Amankila I Gusti Nyoman Satria mengonfirmasi rencana penutupan sementara operasional resort tersebut. Ia menjelaskan langkah ini diambil untuk menjaga kenyamanan pengunjung seiring dengan makin intensifnya pengerjaan fisik proyek residen. (dik)