BERITA TERKINI
MAJALENGKA, DDTCNews – Wajib pajak bisa mengajukan keberatan atas peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pengajuan keberatan atas NJOP bisa diajukan melalui Pemkab atau Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Cirebon.
Kepala BKAD Lalan Soherlan mengatakan pengajuan tersebut dapat dilakukan paling lama 3 bulan sejak wajib pajak menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
"Mungkin ada yang keberatan karena kenaikannya terlalu signifikan dan tidak sesuai nilai pasaran, atau penentuanya tidak sesuai zonasi. Ada juga yang tidak sanggup bayar. Wajib pajak bisa melayangkan keberatan kepada kami sesuai prosedur," katanya saat audensi dan berdialog dengan perwakilan mahasiswa, Senin (8/5).
Ia menyadari kenaikan NJOP melalui Keputusan Bupati Nomor 973/KEP.306-DPKAD/2016 cukup mengejutkan wajib pajak. Pemkab telah mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan monitoring dan evaluasi di 9 wilayah yang kenaikan NJOP-nya dinilai signifikan.
BKAD telah membuat tim untuk menganalisa dan mengkaji permohonan keberatan kenaikan NJOP, selanjutnya permohonan tersebut bisa dikabulkan jika ada kekeliruan dalam penetapannya, dan harus sesuai syarat. Karena itu, BKAD tidak bisa mengabulkan seluruh pengajuan keberatan atas kenaikan NJOP.
Menurutnya kebijakan yang diambil Pemkab Cirebon sama sekali tidak menaikkan tarif PBB dan masih sesuai dengan peraturan daerah (Perda) yang berlaku. Untuk tarif PBB tetap dibebankan 0,15% untuk NJOP di bawah Rp1 miliar, dan 0,25% untuk NJOP di atas Rp1 miliar, setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
Kenaikan NJOP tersebut tetap mengacu pada regulasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan Perda Nomor 2 Tahun 2012. Seperti dilansir radarcirebon.com, penyesuaian NJOP dilakukan sekali dalam 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu bisa dinaikkan setiap tahun tergantung perkembangan wilayah yang berjumlah 9 kecamatan.
Pasalnya, wilayah di luar zona 9 kecamatan ternyata ada yang mengalami kenaikan NJOP, maka yang dinaikkan adalah nilai bangunannya, dan justru bukan NJOP dari tanahnya. Karena standar harga bangunan nilainya mengalami penyesuaian dengan mengacu harga pasaran.
