Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Berisiko Tinggi, WP PT yang Belum Diaudit Bisa Diperiksa DJP

A+
A-
74
A+
A-
74
Berisiko Tinggi, WP PT yang Belum Diaudit Bisa Diperiksa DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak perseroan terbatas (PT) dengan omzet atau aset di atas Rp50 miliar cenderung memiliki risiko kepatuhan lebih rendah bila laporan keuangannya telah diaudit akuntan publik.

Hal itu terungkap melalui catatan Ditjen Pajak (DJP) atas data tahun pajak 2019. Data tersebut menunjukkan wajib pajak badan berbentuk PT yang laporan keuangannya belum diaudit memiliki kecenderungan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak berisiko tinggi oleh compliance risk management (CRM) pemeriksaan dan pengawasan.

"Ada 65% wajib pajak risiko tinggi yang belum dilakukan audit. Boleh jadi mereka ini ada kesalahan di sana karena ketidakmengertian atau mungkin kesengajaan," ujar Direktur Data dan Informasi Perpajakan DJP Dasto Ledyanto, Selasa (7/9/2021).

Baca Juga: WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Berdasarkan analisis CRM pemeriksaan dan pengawasan atas data tahun pajak 2019, 65% PT yang dikategorikan sebagai wajib pajak berisiko tinggi adalah PT yang laporan keuangannya belum diaudit. Adapun 35% PT yang dikategorikan sebagai wajib berisiko tinggi oleh CRM adalah PT yang laporan keuangannya sudah diaudit.

Artinya, wajib pajak PT yang laporan keuangannya tidak diaudit memiliki risiko kepatuhan 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak PT yang laporan keuangannya sudah diaudit.

Sebagaimana yang diatur oleh Pasal 68 ayat (1) huruf f UU 40/2007 tentang PT, korporasi harus menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik bila memiliki aset dan/atau omzet dengan jumlah paling sedikit sebesar Rp50 miliar.

Baca Juga: Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Sayangnya, masih terdapat banyak PT yang belum menyerahkan laporan keuangannya kepada akuntan publik untuk diaudit meski PT yang dimaksud telah memiliki aset atau omzet di atas Rp50 miliar.

"Kita tadi melihat, untuk yang risiko tinggi lebih banyak yang belum diaudit. Ada korelasi positif menunjukkan yang sudah diaudit lebih mendekati kepatuhan dalam konteks populasi [wajib pajak] di atas Rp50 miliar," ujar Dasto.

Dengan adanya laporan keuangan dan laporan auditor independen maka potensi terjadinya koreksi fiskal atas laporan keuangan wajib pajak dapat dikurangi. (sap)

Baca Juga: Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Topik : pemeriksaan wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan pajak, audit pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

raihan

Selasa, 05 Oktober 2021 | 21:44 WIB
jadi jika belum diaudit banyak yg tidak membayay pajak ya? sangat bermanfaat terimakasih 😊😊

Dr. Bambang Prasetia

Rabu, 08 September 2021 | 22:17 WIB
lihat https://www.academia.edu/28814612/The_Culture_of_Tax_Avoidance?email_work_card=reading-history

Dr. Bambang Prasetia

Rabu, 08 September 2021 | 22:10 WIB
Secara teory si "kaya" lebih banyak melakukan Tax Planning yang sedikitnya melkk "Tax Avoidance.".. mungkin itu suatu dpt diterima..dan dianggap bukan ilegal. Orang menegah yang tidak cukup dana untuk merekayasa system maka mrk sering dikatakan melanggar ktt perpajakan.. namun disisi lain perlu kece ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 29 Juli 2022 | 11:43 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pengawasan Wajib Pajak oleh DJP, Tidak Dimungkinkan Lagi Secara Manual

Kamis, 28 Juli 2022 | 16:15 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

Temui NPWP Ganda, KPP Kontak Wajib Pajak untuk Urus Penghapusan

Kamis, 28 Juli 2022 | 15:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

DJP Beberkan Tantangan Mengembangkan CRM dan Business Intelligence

Rabu, 27 Juli 2022 | 13:00 WIB
KABUPATEN KEBUMEN

Wah! Pemkab Ini Sebar Hadiah untuk WP Patuh, Ada Motor Sampai Laptop

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan