KEBIJAKAN PAJAK

Berisiko Tinggi, WP PT yang Belum Diaudit Bisa Diperiksa DJP

Muhamad Wildan | Selasa, 07 September 2021 | 13:15 WIB
Berisiko Tinggi, WP PT yang Belum Diaudit Bisa Diperiksa DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak perseroan terbatas (PT) dengan omzet atau aset di atas Rp50 miliar cenderung memiliki risiko kepatuhan lebih rendah bila laporan keuangannya telah diaudit akuntan publik.

Hal itu terungkap melalui catatan Ditjen Pajak (DJP) atas data tahun pajak 2019. Data tersebut menunjukkan wajib pajak badan berbentuk PT yang laporan keuangannya belum diaudit memiliki kecenderungan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak berisiko tinggi oleh compliance risk management (CRM) pemeriksaan dan pengawasan.

"Ada 65% wajib pajak risiko tinggi yang belum dilakukan audit. Boleh jadi mereka ini ada kesalahan di sana karena ketidakmengertian atau mungkin kesengajaan," ujar Direktur Data dan Informasi Perpajakan DJP Dasto Ledyanto, Selasa (7/9/2021).

Baca Juga:
DJP Sebut Kepatuhan Formal Wajib Pajak Sudah Capai 79,9 Persen

Berdasarkan analisis CRM pemeriksaan dan pengawasan atas data tahun pajak 2019, 65% PT yang dikategorikan sebagai wajib pajak berisiko tinggi adalah PT yang laporan keuangannya belum diaudit. Adapun 35% PT yang dikategorikan sebagai wajib berisiko tinggi oleh CRM adalah PT yang laporan keuangannya sudah diaudit.

Artinya, wajib pajak PT yang laporan keuangannya tidak diaudit memiliki risiko kepatuhan 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak PT yang laporan keuangannya sudah diaudit.

Sebagaimana yang diatur oleh Pasal 68 ayat (1) huruf f UU 40/2007 tentang PT, korporasi harus menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik bila memiliki aset dan/atau omzet dengan jumlah paling sedikit sebesar Rp50 miliar.

Baca Juga:
PPPK Kemenkeu Godok Rancangan Pengembangan Profesi Konsultan Pajak

Sayangnya, masih terdapat banyak PT yang belum menyerahkan laporan keuangannya kepada akuntan publik untuk diaudit meski PT yang dimaksud telah memiliki aset atau omzet di atas Rp50 miliar.

"Kita tadi melihat, untuk yang risiko tinggi lebih banyak yang belum diaudit. Ada korelasi positif menunjukkan yang sudah diaudit lebih mendekati kepatuhan dalam konteks populasi [wajib pajak] di atas Rp50 miliar," ujar Dasto.

Dengan adanya laporan keuangan dan laporan auditor independen maka potensi terjadinya koreksi fiskal atas laporan keuangan wajib pajak dapat dikurangi. (sap)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

05 Oktober 2021 | 21:44 WIB

jadi jika belum diaudit banyak yg tidak membayay pajak ya? sangat bermanfaat terimakasih 😊😊

08 September 2021 | 22:17 WIB

lihat https://www.academia.edu/28814612/The_Culture_of_Tax_Avoidance?email_work_card=reading-history

08 September 2021 | 22:10 WIB

Secara teory si "kaya" lebih banyak melakukan Tax Planning yang sedikitnya melkk "Tax Avoidance.".. mungkin itu suatu dpt diterima..dan dianggap bukan ilegal. Orang menegah yang tidak cukup dana untuk merekayasa system maka mrk sering dikatakan melanggar ktt perpajakan.. namun disisi lain perlu kecerdasan pemeriksa/peneliti pajak (fiskus) untuk lbih cermat lagi. ..

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 04 Oktober 2023 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Kepatuhan Formal Wajib Pajak Sudah Capai 79,9 Persen

Senin, 02 Oktober 2023 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPPK Kemenkeu Godok Rancangan Pengembangan Profesi Konsultan Pajak

Kamis, 28 September 2023 | 13:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Masuk Daftar Sasaran Penyuluhan, WP Ini Ditanya Perkembangan Usahanya

Senin, 25 September 2023 | 10:03 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Penduduk Usia Produktif Meningkat, Sudahkah Mereka Melek Pajak?

BERITA PILIHAN
Rabu, 04 Oktober 2023 | 14:00 WIB DISRUPSI TEKNOLOGI

Impor Barang e-Commerce Makin Marak, Jokowi: Indonesia Kecolongan

Rabu, 04 Oktober 2023 | 13:45 WIB ASET KRIPTO

Pemerintah Matangkan Rencana Pembentukan Komite Aset Kripto

Rabu, 04 Oktober 2023 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Kepatuhan Formal Wajib Pajak Sudah Capai 79,9 Persen

Rabu, 04 Oktober 2023 | 12:15 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Membangun Kebanggaan Gotong Royong Lewat Pajak

Rabu, 04 Oktober 2023 | 12:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bertambah Lagi, DJP Tunjuk Squarespace Jadi Pemungut PPN PMSE

Rabu, 04 Oktober 2023 | 12:03 WIB PENERIMAAN PAJAK

Ditopang PPh Nonmigas, DJP Yakin Penerimaan Pajak Bakal Lampaui Target

Rabu, 04 Oktober 2023 | 12:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Syarat-Syarat agar Barang Pindahan Bebas Bea Masuk

Rabu, 04 Oktober 2023 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Lewat Digitalisasi, Sri Mulyani Ingin Local Taxing Power Menguat

Rabu, 04 Oktober 2023 | 10:30 WIB KOTA BLITAR

Telat Bayar PBB, 6.000 Wajib Pajak Bakal Kena Sanksi