Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Belanja Daerah Rp400 Triliun Belum Terserap, Ini Kata Sri Mulyani

A+
A-
1
A+
A-
1
Belanja Daerah Rp400 Triliun Belum Terserap, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah untuk mengakselerasi belanja APBD tahun ini sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Hingga Oktober 2020, realisasi belanja APBD se-Indonesia baru Rp678,41 triliun atau 63% dari total belanja APBD senilai Rp1.080,71 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa Rp402,3 triliun yang perlu direalisasikan pemda hingga akhir tahun.

"Sisa sebesar Rp400 triliun lebih itu cukup signifikan. Saya harap meski banyak daerah yang pilkada, dana ini bisa dibelanjakan karena ini akan mendorong perekonomian," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, dikutip Selasa (24/11/2020).

Baca Juga: Hipmi Ungkap 5 Kelemahan Pengusaha Muda di Bidang Perpajakan

Tak hanya realisasi belanja APBD, pencairan dana PEN di daerah juga masih berjalan lambat. Dari total alokasi belanja kesehatan untuk penanganan Covid-19 senilai Rp30,4 triliun, pemda tercatat baru merealisasikan 49% atau sebesar Rp14,93 triliun.

Jaring pengaman sosial yang dianggarkan pemda se-Indonesia sebesar Rp22,8 triliun juga tercatat baru terealisasi 56,62% atau sebesar Rp12,91 triliun. Begitu juga dengan anggaran yang dialokasikan pemda untuk dukungan ekonomi yang baru 14% atau sebesar Rp2,75 triliun.

"Seharusnya ini bisa dipakai untuk membantu usaha kecil dan menengah di daerah. Kami harapkan pada bulan-bulan terakhir pemda dan kementerian bisa mengakselerasi belanja sehingga kita bisa menjaga recovery," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Berbagai Insentif Pajak Sudah Diberikan, DJP Minta Ini ke Pelaku Usaha

Seperti diketahui, lambatnya realisasi belanja pemda sudah menjadi sorotan pemerintah pusat sejak akhir kuartal III/2020. Meski realisasi transfer ke daerah (TKD) sudah didorong pemerintah, realisasi belanja pemda masih belum tumbuh signifikan.

Per Oktober 2020, realisasi TKD sudah mencapai Rp637,5 triliun atau 92% dari pagu TKD sebesar Rp692,7 triliun. Realisasi TKD tercatat 2% lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada bulan yang sama tahun sebelumnya. (rig)

Baca Juga: Mantan Dirjen Pajak: Konsep SIN Sudah Ada Sejak Era Soekarno
Topik : belanja APBD, pemulihan ekonomi nasional, menteri keuangan sri mulyani, pemerintah daerah, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 20 April 2021 | 09:08 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 19 April 2021 | 17:25 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Rabu, 21 April 2021 | 19:30 WIB
KABUPATEN KARANGASEM
Rabu, 21 April 2021 | 18:37 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:56 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 17:40 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 21 April 2021 | 17:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 April 2021 | 16:48 WIB
PENANAMAN MODAL
Rabu, 21 April 2021 | 16:45 WIB
SINGLE IDENTITY NUMBER
Rabu, 21 April 2021 | 16:25 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 April 2021 | 16:06 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN