Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Beberapa Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

A+
A-
8
A+
A-
8
Beberapa Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Beberapa wajib pajak sudah mulai mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (24/11/2022).

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 merupakan kegiatan rutin. Dinamisasi, baik naik atau turun, akan tetap melihat perkembangan dari usaha wajib pajak.

“[Dinamisasi] yang naik ya dari prospek ekonominya cerah. Namun, harus kita akui beberapa industri menghadpai ketidakpastian yang tinggi [terkait] dengan kondisi global. Nah, beberapa wajib pajak setahu saya mulai mengajukan permohonan dinamisasi turun,” jelas Yon.

Baca Juga: Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Yon menjelaskan kinerja semua sektor usaha memang terus menunjukkan pemulihan dari pandemi Covid-19. Namun, tetap ada beberapa wajib pajak yang mengalami penurunan usaha sehingga memerlukan dukungan dari pemerintah.

Ketentuan mengenai dinamisasi termuat dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu.

Untuk dinamisasi turun, permohonan dapat diajukan apabila sesudah 3 bulan atau lebih tahun berjalannya suatu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan PPh yang akan terutang kurang dari 75% PPh terutang dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25.

Baca Juga: Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Sementara itu, dinamisasi naik bisa dilakukan jika ada peningkatan usaha pada tahun pajak berjalan sehingga estimasi PPh yang akan terutang lebih dari 150% dari PPh terutang dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25. Simak ‘Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25, Ditjen Pajak Ingin Pastikan Ini’.

Selain mengenai penyesuaian angsuran PPh Pasal 25, ada pula ulasan terkait dengan pembubuhan e-meterai.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Dinamisasi bertujuan untuk mendekatkan angsuran PPh Pasal 25 dengan PPh terutang pada 1 tahun pajak. Ketika wajib pajak mengalami penurunan usaha, bahkan sampai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), pengurangan angsuran bisa menjadi solusi pelonggaran arus kas.

Baca Juga: Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

"Dinamisasi turun itu sebagai salah satu upaya untuk membantu cashflow wajib pajak karena kan namanya angsuran PPh Pasal 25 itu dibayarnya berdasarkan kinerja tahun sebelumnya," kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal.

Dia menyebut pengajuan permohonan dinamisasi turun PPh Pasal 25 dilakukan berdasarkan kasus per kasus. DJP juga tidak mencatat adanya sektor usaha tertentu yang wajib pajaknya mengajukan permohonan dinamisasi turun secara massal.

"Mungkin satu wajib pajak yang mengalami kondisi tertentu dan menyebabkan mungkin tahun depan dia mengalami lebih bayar. Dia minta dinamisasi turun. Lebih ke case by case, kita belum melihat yang sifatnya masif," imbuhnya. (DDTCNews)

Baca Juga: Masyarakat Perlu Waspadai Penipuan, Bea Cukai: Tak Perlu Takut Lapor

Pembubuhan e-Meterai bagi CASN PPPK

Dalam sebuah unggahan di akun media sosial Instagram, Perum Peruri mengatakan calon aparatur sipil negara (CASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dapat melakukan pembubuhan e-meterai pada laman https://e-meterai.live.

“Diperuntukkan bagi CASN PPPK dapat melakukan pembubuhan e-meterai pada https://e-meterai.live,” tulis Perum Peruri dalam unggahannya. Untuk mengetahui tata cara pembubuhannya dapat, simak ‘CASN PPPK Mau Bubuhkan e-Meterai? Peruri Informasikan Caranya’. (DDTCNews)

3 Insentif Supertax Deduction di IKN

Pemerintah merancang 3 jenis insentif supertax deduction yang akan ditawarkan kepada para investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertama, insentif supertax deduction atas kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dengan pengurangan penghasilan bruto sebesar 350% dari biaya litbang.

Baca Juga: Simak, Ini Jenis Penghasilan yang Dipotong PPh 26 Tidak Final

Kedua, insentif supertax deduction kegiatan pelatihan dan vokasi. Rencananya, pemerintah memberikan pengurangan penghasilan bruto sebesar 250% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

Ketiga, insentif supertax deduction atas sumbangan untuk pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum di IKN. Pengurangan penghasilan bruto yang akan diberikan melalui insentif ini adalah sebesar 200% dari sumbangan. (DDTCNews)

Kuota e-Meterai

DJP memastikan kuota e-meterai bisa kembali ketika terjadi kegagalan saat pembubuhan. DJP mengatakan gagal unggah saat pembubuhan meterai bisa terjadi karena jaringan yang kurang stabil, terlalu lama tidak digunakan setelah login, atau server e-meterai sedang dalam perbaikan.

Baca Juga: Tax Ratio Negara OECD Sanggup Tembus 34,1% Pascapandemi Covid-19

“Yang perlu dilakukan adalah keluar dari laman portal e-meterai dengan melakukan logout. Kemudian, memastikan kembali jaringan internet aman dan barulah bisa melakukan login kembali,” tulis DJP dalam unggahan di Instagram. Simak ‘Gagal Unggah Saat Pembubuhan e-Meterai? DJP: Kuota Bisa Balik’. (DDTCNews)

Pembebasan Bea Masuk Impor Barang Keperluan Badan Internasional

Pemerintah mengubah ketentuan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia. Perubahan dilakukan melalui PMK 160/2022 untuk merevisi PMK 148/2015 dan PMK 20/2018.

Terbitnya PMK ini untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan kepabeanan serta meningkatkan pelayanan kepabeanan bagi badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

Baca Juga: Dibantu Kades Hingga Camat, Setoran PBB dan BPHTB Akhirnya Capai 100%

Insentif Pajak Penanganan Covid-19

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pemerintah bakal mengevaluasi kebijakan soal insentif pajak untuk penanganan Covid-19. Menurutnya, insentif pajak dapat diperpanjang jika masih diperlukan untuk menangani pandemi.

"Kita evaluasi barengan lah. Nanti kita lihat masih ada kebutuhan atau enggak," katanya. (DDTCNews)

Kasus Pelanggaran Ketentuan Bawa Uang Tunai

Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mencatat masih ada 1.025 kasus terkait dengan pelanggaran ketentuan pembawaan uang tunai. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan mayoritas pelanggaran atas ketentuan pembawaan uang tunai dilakukan penumpang angkutan udara.

Baca Juga: DJP Ingatkan Tak Semua Hibah Tanah atau Bangunan Bebas Pajak

"Ini sejalan dengan penilaian risiko pencucian yang dilakukan oleh DJBC, bahwa pembawaan uang tunai masih berisiko tinggi berasal dari penumpang pesawat udara dibandingkan dengan penumpang kapal laut dan angkutan darat," ujar Sri Mulyani. (DDTCNews) (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, PPh Pasal 25, angsuran PPh Pasal 25, KEP-537/PJ/2000, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 November 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kembali Tawarkan SBSN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp250,26 Miliar

Rabu, 30 November 2022 | 08:47 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Lanjutkan Implementasi Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan

Selasa, 29 November 2022 | 23:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Sudah 88 Persen, Ini Perinciannya

Selasa, 29 November 2022 | 22:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Sebut Sudah 52,9 Juta NIK telah Terintegrasi dengan NPWP

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif

Kamis, 01 Desember 2022 | 08:50 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Masyarakat Perlu Waspadai Penipuan, Bea Cukai: Tak Perlu Takut Lapor