KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Insentif Pajak, RI Undang Investasi di Industri Farmasi & Alkes

Dian Kurniati | Jumat, 06 Oktober 2023 | 16:11 WIB
Banyak Insentif Pajak, RI Undang Investasi di Industri Farmasi & Alkes

Pelajar mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gigi gratis di dalam kereta kesehatan (Rail Clinic) di Stasiun Sidotopo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/9/2023). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengajak investor asing menanamkan modal pada industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia.

Agus mengatakan Indonesia menjadi negara yang tepat untuk memproduksi produk farmasi dan alat kesehatan karena memiliki pasar yang besar. Terlebih, pemerintah juga telah menyediakan berbagai insentif untuk investor di sektor farmasi dan alat kesehatan.

"Insentif ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi pada sektor-sektor ini dan mendorong pengembangan produk-produk baru dan inovatif yang dapat meningkatkan hasil layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia," katanya pada Forum Bisnis Farmasi dan Alat Kesehatan Indonesia-Jepang di Osaka, dikutip pada Jumat (6/10/2023).

Baca Juga:
ASN Pindah ke IKN, 47 Tower Rumah Susun Disiapkan

Agus mengatakan pemerintah memprioritaskan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan agar makin kompetitif dari negara lain. Indonesia juga ditargetkan menjadi hub manufaktur untuk industri farmasi serta alat kesehatan.

Dia menjelaskan industri alat kesehatan di Indonesia telah tumbuh pesat. Pada 2021, pasar alat kesehatan tercatat senilai US$3,5 miliar, yang diproyeksi tumbuh menjadi US$6,5 miliar pada 2026.

Guna mendukung kebijakan substitusi impor produk farmasi, pemerintah terus membuka peluang yang menjanjikan bagi investor di sektor bahan baku untuk industri farmasi dan alat kesehatan. Salah satu strateginya, memberikan insentif fiskal yang menarik bagi investor.

Baca Juga:
Masa Berlaku PPh Final UMKM Habis, WP Bisa Coba Pakai Insentif Lain

Agus menyebut insentif yang ditawarkan untuk investor di sektor farmasi dan alat kesehatan antara lain supertax deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan vokasi. PP 45/2019 mengatur pemberian insentif supertax deduction pada vokasi sebesar 200% dan litbang sebesar 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tertentu.

Pada kegiatan litbang, insentif supertax deduction dapat diberikan pada 105 tema dari 11 fokus litbang, termasuk farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan.

"Salah satu insentif yang paling menguntungkan bagi industri adalah super deduction tax, yang merupakan pengurangan pendapatan kotor hingga 300%," ujarnya.

Agus menambahkan pemerintah juga memiliki beberapa skema insentif fiskal lain untuk industri farmasi dan alat kesehatan seperti tax holiday, mini tax holiday, serta tax allowance. Dengan berbagai insentif tersebut, dia berharap industri farmasi, vaksin, dan alat kesehatan Indonesia terus berkembang sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, 47 Tower Rumah Susun Disiapkan

Jumat, 01 Maret 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bidik Realisasi Investasi 2025 Capai Rp 1.750 Triliun

Jumat, 01 Maret 2024 | 09:21 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Klaim Minat Investasi di IKN Tinggi, Jokowi: yang Antre Banyak

BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:30 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Pemerintah Waspadai Surplus Neraca Perdagangan yang Terus Mengecil

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:15 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, 47 Tower Rumah Susun Disiapkan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:00 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap I Dimulai

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 23 atas Diskon Tambahan dan Biaya Promosi

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penyanderaan atau Gijzeling dalam Penagihan Pajak?