Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

A+
A-
0
A+
A-
0
Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Gedung Kementerian Dalam Negeri. (foto: Kemendagri)

JAKARTA, DDTCNews – Guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri membuat aplikasi yang menyediakan informasi tentang indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD).

Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni mengatakan IPKD menjadi instrumen pemerintah pusat dalam membina dan mengawasi keuangan daerah. Tujuan utama dari pembuatan aplikasi IPKD adalah peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.

"[Aplikasi IPKD] untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab," katanya, dikutip pada Selasa (27/7/2021).

Baca Juga: Tak Ada Lagi Celah Hindari Petugas Pajak, Aset Kripto Harus Dilaporkan

Agus menerangkan pembuatan aplikasi IPKD akan menjalankan peran Mendagri dalam melakukan pembinaan umum terhadap pemerintah daerah. Salah satu aspek pembinaan tersebut adalah dalam bidang keuangan daerah.

Dia menambahkan aplikasi tersebut juga akan memetakan tata kelola keuangan daerah di seluruh Indonesia. Aplikasi akan berjalan secara otomasi dan menghasilkan data yang objektif serta transparan tentang kualitas pengelolaan keuangan pemda.

"Pengukuran indeks juga dilakukan melalui sistem aplikasi sehingga diharapkan penilaiannya objektif, transparan, terukur, akuntabel dan bebas intervensi. Siapapun yang menginputnya pasti hasilnya sama," tuturnya.

Baca Juga: Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Agus menjelaskan terdapat enam aspek pengukuran dalam aplikasi IPKD Kemendagri. Pertama, kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran. Kedua, pengukuran alokasi belanja APBD. Ketiga, transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Keempat, pengukuran kualitas penyerapan anggaran daerah. Kelima, pengukuran kondisi keuangan daerah. Keenam, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Hasil indeks akan terbagi menjadi 3 kategori penilaian. Pemda yang masuk indeks kategori A masuk dalam jajaran peringkat baik dalam urusan pengelolaan keuangan. Predikat nilai B sebagai kelompok pemda yang memerlukan perbaikan tata kelola keuangan.

Baca Juga: Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

Predikat nilai C untuk kelompok pemerintah daerah yang perlu memperbaiki tata kelola keuangan. "Daerah yang memperoleh predikat terburuk akan dibina secara khusus oleh Kemendagri," jelas Agus dalam keterangan resmi. (rig)

Topik : kemendagri, aplikasi, pengawasan keuangan daerah, IPKD, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 20 Januari 2022 | 12:00 WIB
PAKISTAN

Kejar Penerimaan Negara, Pajak Isi Ulang Pulsa Naik Jadi 15 Persen

Kamis, 20 Januari 2022 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pulihkan Sektor UMKM, Plafon KUR 2022 Naik Jadi Rp373 Triliun

Kamis, 20 Januari 2022 | 10:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Soroti Dana Simpanan Pemda di Bank yang Masih Tinggi

Kamis, 20 Januari 2022 | 09:30 WIB
KOREA SELATAN

Capres Korea Selatan Janji Samakan Perlakuan Pajak Kripto dengan Saham

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:35 WIB
UU HPP

Dirjen Pajak Sebut Pengesahan UU HPP Tak Sulut Konfrontasi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

India Batalkan BMAD Produk Benang Pintal Poliester, Begini Kata Mendag

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Badan PP 23/2018