Berita
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:49 WIB
PENDIDIKAN PROFESI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Fokus
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Awas! Rumah Penunggak Pajak PBB Bakal Ditempeli Stiker Khusus

A+
A-
1
A+
A-
1
Awas! Rumah Penunggak Pajak PBB Bakal Ditempeli Stiker Khusus

Ilustrasi. (DDTCNews)

PEKANBARU, DDTCNews – Badan Pendapatan (Bapenda) Kota Pekanbaru, Riau berencana memasang stiker khusus terhadap rumah-rumah yang diketahui tidak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Kepala Bapenda Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan penempelan stiker tersebut untuk mendorong masyarakat membayar PBB. Stiker penanda belum lunas PBB itu akan berwarna merah dan ditempel di dinding rumah.

"Untuk yang tidak bayar pajak, kami siapkan stiker merah," katanya, Selasa (19/1/2021).

Baca Juga: Patuh Bayar Pajak, WP Dapat Penghargaan dari Pemda

Zulhelmi menambahkan Bapenda telah menguji coba penempelan stiker penanda belum lunas PBB pada tahun lalu. Kala itu, baru 1 kecamatan di Pekanbaru yang telah menerapkan. Kebanyakan warga saat itu mengaku keberatan ditempeli stiker merah.

Alhasil, mereka pun memilih untuk melunasi PBB-nya ketimbang harus ditempeli stiker. "Ada yang bilang, 'Kami tidak mau dipasangi stiker merah', dan mereka langsung bayar," ujarnya seperti dilansir goriau.com.

Setelah uji coba tersebut, Zulhelmi menyatakan Bapenda akan segera memulai pemasangan stiker tanda belum lunas PBB di seluruh penjuru Kota Pekanbaru. Dia berharap makin banyak masyarakat yang terdorong untuk melunasi PBB-nya.

Baca Juga: DBH Pajak Tak Kunjung Cair, Wakil Wali Kota Minta Kejelasan

Tak ketinggalan, pemkot juga memberikan insentif dengan memperpanjang pembebasan denda keterlambatan atau pemutihan pajak demi meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Dengan pembebasan denda atau sanksi keterlambatan itu, wajib pajak cukup membayar tunggakan pokok pajaknya, serta potongan pajak berdasarkan nilai yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT),” tuturnya.

Selain pemutihan, masyarakat juga berpeluang mendapatkan diskon pembayaran pajak. Untuk warga dengan tagihan PBB-P2 Rp100.000 ke bawah akan bebas dari tagihan. Lalu, warga yang memiliki tagihan PBB-P2 Rp100.000—Rp500.000, mendapat diskon 50%.

Baca Juga: Parkir Liar di DKI Marak, Setoran Pajak Makin Tergerus

Untuk warga dengan tagihan Rp500.000—Rp2 juta akan mendapat diskon 25%. Kemudian, warga dengan tagihan PBB-P2 Rp2 juta—Rp5 juta memperoleh diskon 20%. Wajib pajak dengan tagihan PBB-P2 senilai Rp5 juta ke atas, mendapat diskon 15%. (rig)

Topik : kota pekanbaru, penunggak pajak, PBB-P2, pajak daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Mochamad Nezar Gribaldy

Selasa, 19 Januari 2021 | 21:41 WIB
semoga dengan adanya sanksi soial seperti ini dapat meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak
1
artikel terkait
Jum'at, 19 Februari 2021 | 19:30 WIB
KOTA MAKASSAR
Jum'at, 19 Februari 2021 | 11:02 WIB
KOTA PALEMBANG
Kamis, 18 Februari 2021 | 12:00 WIB
KABUPATEN BOGOR
Kamis, 18 Februari 2021 | 10:05 WIB
KABUPATEN SUBANG
berita pilihan
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:49 WIB
PENDIDIKAN PROFESI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 26 Februari 2021 | 07:30 WIB
VAKSIN COVID-19
Kamis, 25 Februari 2021 | 21:46 WIB
WEBINAR PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 20:58 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:34 WIB
PP 7/2021