Berita
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 15:01 WIB
IMPOR BARANG
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:08 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Aturan Membingungkan, Pengusaha Minta Setoran Pajak Digital Diundur

A+
A-
2
A+
A-
2
Aturan Membingungkan, Pengusaha Minta Setoran Pajak Digital Diundur

Ilustrasi. (DDTCNews)

NEW DELHI, DDTCNews—Asosiasi pengusaha Amerika Serikat (AS) di India, US-India Strategic Partnership Forum (USISPF), mengaku belum siap melakukan pembayaran pertama atas pajak digital di India pekan ini.

Dalam keterangan resminya, USISPF meminta kepada otoritas pajak untuk mengundur jatuh tempo pembayaran pajak digital berupa equalisation levy sebesar 2% atas seluruh transaksi terkait layanan digital tersebut.

"Banyak ketentuan dalam equalization levy yang membingungkan dan multitafsir, kami tidak mengetahui jelas seberapa besar nominal pajak yang harus kami bayar kepada otoritas," tulis USISPF dalam keterangan resmi, Rabu (8/7/2020).

Baca Juga: Tak Kantongi Izin, DJBC Musnahkan Barang Impor Ilegal Rp557 Juta

Google bahkan merasa sangat keberatan dengan penerapan equalization levy tersebut karena equalization levy juga dikenakan atas penghasilan dari iklan oleh perusahaan luar negeri yang ditargetkan untuk konsumen India.

Managing Director USISPF Nivedita Mehra mengatakan asosiasi sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan India dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh perusahaan AS akibat jenis pajak baru ini.

Dalam surat tersebut, perusahaan AS yang tergabung dalam USISPF keberatan dengan kewajiban kepemilikan nomor identitas perpajakan yang menurut USISPF sulit dipenuhi secara administratif oleh perusahaan AS.

Baca Juga: Diskon 50% PPh Pasal 25 dan Implementasi E-Bupot Terpopuler

Namun demikian, dilansir dari India Times, seorang pejabat di pemerintahan yang dikutip oleh The Times of India mengatakan pemerintah tetap berkomitmen penuh untuk mengenakan equalization levy atas perusahaan digital.

Untuk diketahui, equalization levy adalah suatu bentuk pemajakan yang memiliki intensi untuk memajaki transaksi digital dengan subjek pajak luar negeri (nonresiden). (rig)

Baca Juga: Belum Pakai Insentif PPh Pasal 25 Masa Juli 2020? Deadlinenya Hari Ini
Topik : india, pajak digital, pengusaha, AS, pajak internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 13 Agustus 2020 | 15:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 13 Agustus 2020 | 15:02 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 15:00 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Kamis, 13 Agustus 2020 | 14:00 WIB
PAJAK DAERAH (11)
berita pilihan
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 15:01 WIB
IMPOR BARANG
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI BENGKULU
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK