Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai perubahan iklim dapat menjadi masalah yang sama besarnya dengan pandemi Covid-19 pada masa mendatang.

Menkeu mengatakan semua negara perlu bekerja sama untuk mengatasi isu perubahan iklim dengan menurunkan emisi karbon. Dalam hal ini, Indonesia memiliki sejumlah instrumen untuk menekan emisi, termasuk melalui insentif perpajakan.

"Kementerian Keuangan menggunakan instrumen kami seperti perpajakan dalam rangka mendorong dan mendukung agenda climate change. Insentif pajak diberikan terutama untuk mendukung ekonomi rendah karbon," katanya dalam ESG Capital Market Summit 2021, Selasa (27/7/2021).

Baca Juga: Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Sri Mulyani menjelaskan perubahan iklim merupakan ancaman nyata bagi semua negara di dunia. Apabila suhu bumi meningkat, artinya tidak akan ada satu negara pun yang dapat menghindari dampaknya.

Pembangunan infrastruktur yang mendorong mobilitas masyarakat juga dapat berdampak pada peningkatan konsumsi energi sehingga tekanan terhadap sumber daya alam menjadi semakin nyata. Jika kerusakan lingkungan terus berlanjut, negara-negara miskin berpotensi mengalami dampak yang lebih berat ketimbang negara maju dan berkembang.

Menurut Sri Mulyani, saat ini negara-negara di dunia tengah berupaya memberikan kontribusi dalam penurunan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius. Dalam prosesnya, ia membandingkan upaya penurunan emisi yang mirip dengan pengendalian pandemi Covid-19.

Baca Juga: Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Semua negara telah menggunakan berbagai sumber daya untuk menurunkan emisi karbon, baik dari sisi fiskal maupun kebijakan lain. Misal Indonesia, pemerintah sudah memberikan berbagai insentif perpajakan untuk mendukung upaya penurunan emisi karbon.

Insentif tersebut meliputi pemberian tax allowance dan tax holiday untuk investasi energi baru dan terbarukan. Pemerintah juga memberikan pembebasan PPnBM atas pembelian kendaraan listrik untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan ramah lingkungan.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan menerapkan pajak karbon sebagai instrumen untuk menetapkan tarif atas emisi karbon (carbon pricing). Rencana tersebut sudah masuk dalam revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sedang dibahas bersama DPR.

Baca Juga: Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Selain itu, pemerintah mengimplementasikan kebijakan penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging/CBT) melalui APBN dan APBD. Dari sisi pembiayaan, terdapat inovasi Global Green Sukuk untuk mendanai program penanganan lingkungan.

"Kami juga sedang mengembangkan climate change fiscal framework untuk memperkuat strategi keuangan yang sifatnya berkelanjutan dalam rangka mencapai SDGs dan mencapai komtimen dalam turunkan emisi karbon," ujarnya. (rig)

Baca Juga: DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan
Topik : menkeu sri mulyani, perubahan iklim, kebijakan pajak, pajak karbon, insentif pajak, nasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Annisa Syahfitri Meizarini Zulkarnaini

Selasa, 27 Juli 2021 | 23:21 WIB
Sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan pemerintah dimana Insentif pajak diberikan terutama untuk mendukung ekonomi rendah karbon karena perubahan iklim merupakan ancaman nyata bagi semua negara di dunia. Apabila suhu bumi meningkat, artinya tidak akan ada satu negara pun yang dapat menghindar ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Asosiasi Minta Masa Berlaku PPh Final UMKM 0,5% Diperpanjang

Jum'at, 24 September 2021 | 12:30 WIB
PENANAMAN MODAL

Posisi Investasi Indonesia Tertahan Kinerja Saham yang Stagnan

Jum'at, 24 September 2021 | 12:00 WIB
YUNANI

Sempat Dinyatakan Bangkrut, Negara Ini Kini Tebar Insentif Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 11:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Tren Penerimaan Pajak Mulai Dekati Level Prapandemi

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi