Berita
Jum'at, 27 November 2020 | 15:38 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 27 November 2020 | 15:03 WIB
PENGADILAN PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Rabu, 11 November 2020 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 26 November 2020 | 16:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN GRENADA
Kamis, 26 November 2020 | 13:48 WIB
BEA METERAI (3)
Rabu, 25 November 2020 | 17:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 25 November 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Rabu, 11 November 2020 | 13:47 WIB
STATISTIK DESENTRALISASI FISKAL
Komunitas
Jum'at, 27 November 2020 | 10:08 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 26 November 2020 | 16:55 WIB
STIE PUTRA BANGSA
Kamis, 26 November 2020 | 10:47 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 25 November 2020 | 14:08 WIB
PODTAX
Reportase
Glosarium

Asosiasi Minta Pungutan Pajak Cryptocurrency Ditunda Hingga 2023

A+
A-
0
A+
A-
0
Asosiasi Minta Pungutan Pajak Cryptocurrency Ditunda Hingga 2023

Ilustrasi. (DDTCNews)

SEOUL, DDTCNews – Asosiasi blockchain di Korea Selatan, Korea Blockchain Association (KBA), meminta Pemerintah Korea Selatan untuk menunda rencana pengenaan pajak atas keuntungan dari transaksi cryptocurrency hingga 2023.

Menurut KBA, infrastruktur blockchain dan cryptocurrency yang tersedia saat ini masih belum siap untuk mendukung pemajakan atas penghasilan dari transaksi cryptocurrency sehingga sulit untuk diterapkan pada Oktober 2021.

"Tidak masuk akal bila Pemerintah Korea Selatan meminta perusahaan untuk menyiapkan sistem dan protokol yang mumpuni untuk kepentingan perpajakan dalam waktu 1 tahun, terlalu singkat," ujar KBA, Rabu (21/10/2020).

Baca Juga: Senat Akhirnya Setujui Proposal Pemangkasan Tarif PPh Badan

DPR sebelumnya menyetujui inisiatif pemerintah mengenakan pajak atas transaksi cryptocurrency mulai Oktober 2021. Dengan beleid itu, pihak perantara diwajibkan untuk mengenakan pajak atas penghasilan dari transaksi serta menyetorkan data kepada otoritas pajak.

Pada beleid tersebut, transaksi cryptocurrency pada September 2021 harus mulai dicatat dan direkam oleh pihak perantara transaksi. Pajak yang dikenakan atas penghasilan dari transaksi cryptocurrency mulai disetorkan kepada otoritas pajak pada Oktober 2021.

Di lain pihak, KBA telah mengirimkan proposal kepada Komisi Perencanaan dan Finansial Parlemen Korea Selatan. Pada proposal tersebut, KBA mengusulkan penundaan pengenaan pajak atas transaksi cryptocurrency.

Baca Juga: Tarif Pajak Bakal Naik Tahun Depan, Kelas Menengah Diminta Bersiap

"Penundaan pengenaan pajak penghasilan dari transaksi cryptocurrency akan lebih menguntungkan pemerintah secara jangka panjang," ujar KBA seperti dilansir dari cryptonews.com.

Meski begitu, Pemerintah Korea Selatan agaknya masih bersikukuh untuk mulai memungut pajak atas transaksi cryptocurrency. Tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi cryptocurrency bakal sebesar 20%.

"Volume transaksi cryptocurrency saat ini sudah mencapai KRW500 triliun (Rp6.461 triliun) dalam 1 tahun. Hingga saat ini, penghasilan dari transaksi tersebut belum bisa dipajaki oleh pemerintah," ujar Menteri Keuangan Korea Selatan Hong Nam Ki. (rig)

Baca Juga: Ringankan Beban Pemilik Properti, Pungutan Pajak Ini Dihapuskan

Topik : korea selatan, mata uang kripto, cryptocurrency, pajak penghasilan, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 20 November 2020 | 13:12 WIB
INDIA
Kamis, 19 November 2020 | 18:30 WIB
JERMAN
Kamis, 19 November 2020 | 18:00 WIB
KOSTA RIKA
Kamis, 19 November 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 27 November 2020 | 15:38 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 27 November 2020 | 15:03 WIB
PENGADILAN PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 14:02 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Jum'at, 27 November 2020 | 13:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 27 November 2020 | 13:30 WIB
PMK 188/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 13:05 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:45 WIB
FILIPINA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:15 WIB
PERPRES 109/2020