Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

AS Sebut Pajak Minimum Global Bakal Untungkan Banyak Negara

A+
A-
2
A+
A-
2
AS Sebut Pajak Minimum Global Bakal Untungkan Banyak Negara

Ilustrasi. 

NEW YORK, DDTCNews – Amerika Serikat (AS) berharap tercapainya konsensus atas proposal 2 pilar yang diusung Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dapat menciptakan sistem perpajakan internasional yang modern.

Perwakilan AS pada UN Economic and Social Council (Ecosoc) Courtney Nemroff mengatakan pencapaian konsensus akan menguntungkan banyak yurisdiksi. Untuk mencapai konsensus, diperlukan suatu aksi kolektif.

"Stabilisasi sistem perpajakan internasional melalui konsensus dan simplifikasi akan mendorong korporasi bersaing dengan adil. Konsensus diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan sumber penerimaan stabil serta transparan," ujar Nemroff, dikutip pada Senin (3/5/2021).

Baca Juga: Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Adapun proposal 2 pilar yang diusung OECD dan dibahas oleh 139 yurisdiksi anggota Inclusive Framework adalah Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Pillar 1 merevisi ketentuan pengalokasian hak pemajakan. Ada rencana pemberian hak kepada yurisdiksi pasar untuk memajaki laba korporasi meskipun tidak memiliki kehadiran fisik. Pillar 2 mendorong pengenaan pajak minimum global untuk meminimalisasi praktik base erosion and profit shifting (BEPS).

Seperti dilansir Tax Notes International, Nemroff secara khusus menyampaikan tarif pajak minimum global perlu segera disepakati. Kebijakan ini dinilai akan memberikan perlindungan kepada negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah.

Baca Juga: Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Nemroff mengatakan negara berkembang adalah negara yang paling dirugikan dengan adanya perang tarif pajak korporasi dalam beberapa tahun terakhir. Simak ‘Cegah Berlanjutnya Perang Tarif, Yellen Serukan Pajak Minimum Global’.

"Itulah mengapa kita memerlukan tarif pajak minimum global. Tarif ini akan memberikan perlindungan terhadap kompetisi tarif pajak," ujar Nemroff. Simak pula Fokus ‘Tergantung pada Biden’. (kaw)

Baca Juga: Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024
Topik : Amerika Serikat, AS, pajak minimum global, Joe Biden, OECD, konsensus global

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 09:30 WIB
RUSIA

Antisipasi Kebijakan Uni Eropa, Pokja Pajak Karbon Dibentuk

Jum'at, 24 September 2021 | 08:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

UMKM Makin Melek Digital, 10,4 Juta Merchant Pakai QRIS

Jum'at, 24 September 2021 | 07:30 WIB
KINERJA FISKAL

Harga Komoditas Merangkak Naik, Setoran Kepabeanan Meroket

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan