Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Apa yang Dilakukan DJP Tahun Depan? Intip di Sini

9
9

Dirjen Pajak Robert Pakpahan. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Kurang dari seminggu lagi tahun anggaran 2019 sudah dimulai. Dengan target penerimaan pajak dalam APBN 2019 senilai 1.577,6 triliun, apa saja yang akan dilakukan Ditjen Pajak pada tahun depan?

Dalam wawancaranya dengan DDTCNews belum lama ini, Dirjen Pajak Robert Pakpahan menjelaskan institusinya akan menyusun rencana strategis (renstra) jangka menengah, sesuai dengan reformasi administrasi yang dibuat.   

Menurutnya, ada sedikit kerancuan antara renstra dan realisasi kegiatan dalam lima tahun terakhir. Ada beberapa isu dan kegiatan yang sejatinya tidak ada di renstra tapi dijalankan. Selain itu, ada beberapa program yang tidak sesuai dengan rencana waktunya.

Baca Juga: Sri Mulyani Segera Paparkan Revisi UU PPh & PPN di Sidang Kabinet

“Ini jadi tumpang tindih atau ada yang enggak nyambung sepertinya. Untuk renstra selanjutnya, kita dudukkan lah. Dengan demikian, reform-nya betul-betul satu reform yang dikerjakan semua,” jelas Robert, seperti dikutip pada Kamis (27/12/2018).

Selain itu, pada 2019, Ditjen Pajak (DJP) akan melanjutnya berbagai perbaikan tata kelola. Apalagi, perbaikan itu sudah dimulai sejak 2016. Perbaikan dari sisi wajib pajak sudah terjadi sejak tax amnesty berlangsung. Selanjutnya, waktunya untuk DJP membenahi diri.

Pembenahan ini dilakukan dengan pengelolaan basis pajak, menjaga dan mengembangkan kualitas pelayanan, serta perbaikan tata kelola, terutama untuk pemeriksaan. Menurutnya, beberapa agenda ini cukup powerful untuk mendukung pengamanan target penerimaan 2019.

Baca Juga: Mengingat Lagi Pasal 35A yang Terlupakan

“Jadi DJP harus memperbaiki diri. Kalau enggak, kita bisa kehilangan momentum lagi. Mungkin bisa dikatakan [2019] tahun keberlangsungan reformasi,” imbuh Robert.

Dia mengatakan peluang tercapainya target penerimaan pajak tahun depan seharusnya lebih besar. Walaupun, ada beberapa aspek yang tetap menjadi perhatian DJP, salah satunya terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah pada 2018 yang berpengaruh pada setoran tahun depan.

“Bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai outstanding utang besar atau bayar bunga, mungkin dia akan membukukan rugi kurs. Rugi kurs 2018 kan nanti dilaporkan dalam SPT [surat pemberitahuan] pada April 2019. Itu mempengaruhi setoran dia,” jelasnya. 

Baca Juga: Batal Investasi di Filipina, 10 Perusahaan Dirgantara Lirik Vietnam

Simak juga wawancara lengkap dengan Dirjen Pajak Robert Pakpahan dalam majalah InsideTax edisi 40. Unduh majalah InsideTax di sini. (kaw)

Menurutnya, ada sedikit kerancuan antara renstra dan realisasi kegiatan dalam lima tahun terakhir. Ada beberapa isu dan kegiatan yang sejatinya tidak ada di renstra tapi dijalankan. Selain itu, ada beberapa program yang tidak sesuai dengan rencana waktunya.

Baca Juga: Sri Mulyani Segera Paparkan Revisi UU PPh & PPN di Sidang Kabinet

“Ini jadi tumpang tindih atau ada yang enggak nyambung sepertinya. Untuk renstra selanjutnya, kita dudukkan lah. Dengan demikian, reform-nya betul-betul satu reform yang dikerjakan semua,” jelas Robert, seperti dikutip pada Kamis (27/12/2018).

Selain itu, pada 2019, Ditjen Pajak (DJP) akan melanjutnya berbagai perbaikan tata kelola. Apalagi, perbaikan itu sudah dimulai sejak 2016. Perbaikan dari sisi wajib pajak sudah terjadi sejak tax amnesty berlangsung. Selanjutnya, waktunya untuk DJP membenahi diri.

Pembenahan ini dilakukan dengan pengelolaan basis pajak, menjaga dan mengembangkan kualitas pelayanan, serta perbaikan tata kelola, terutama untuk pemeriksaan. Menurutnya, beberapa agenda ini cukup powerful untuk mendukung pengamanan target penerimaan 2019.

Baca Juga: Mengingat Lagi Pasal 35A yang Terlupakan

“Jadi DJP harus memperbaiki diri. Kalau enggak, kita bisa kehilangan momentum lagi. Mungkin bisa dikatakan [2019] tahun keberlangsungan reformasi,” imbuh Robert.

Dia mengatakan peluang tercapainya target penerimaan pajak tahun depan seharusnya lebih besar. Walaupun, ada beberapa aspek yang tetap menjadi perhatian DJP, salah satunya terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah pada 2018 yang berpengaruh pada setoran tahun depan.

“Bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai outstanding utang besar atau bayar bunga, mungkin dia akan membukukan rugi kurs. Rugi kurs 2018 kan nanti dilaporkan dalam SPT [surat pemberitahuan] pada April 2019. Itu mempengaruhi setoran dia,” jelasnya. 

Baca Juga: Batal Investasi di Filipina, 10 Perusahaan Dirgantara Lirik Vietnam

Simak juga wawancara lengkap dengan Dirjen Pajak Robert Pakpahan dalam majalah InsideTax edisi 40. Unduh majalah InsideTax di sini. (kaw)

Topik : dirjen pajak, Robert Pakpahan, renstra, reformasi pajak
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK