Berita
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Apa Itu Safeguard?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Safeguard?

DIRECTORATE General of Trade Remedies (DGTR) India membebaskan produk serat optik mode tunggal (single mode optical fibre) asal Indonesia dari bea masuk safeguard. Pembebasan itu diberikan berdasarkan laporan temuan akhir penyelidikan safeguard yang dirilis pada 27 Agustus 2020.

DGTR India memulai penyelidikan safeguard tersebut pada 23 September 2019, berdasarkan petisi dari industri dalam negeri. Petisioner mengklaim adanya kerugian serius akibat lonjakan impor serat optik mode tunggal sejak 2016 hingga Juni 2019.

Berdasarkan laporan akhir penyelidikan, DGTR India mengusulkan penerapan kewajiban safeguard 10% kepada semua negara kecuali negara berkembang dengan pangsa impor di bawah 3%.

Baca Juga: Apa Itu Data CSV?

Untuk itu, Indonesia dan negara berkembang lainnya, kecuali China, dibebaskan dari bea masuk safeguard. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan safeguard?

Definisi
MENURUT World Trade Organization (WTO) safeguard measure/safeguard (tindakan pengamanan) adalah tindakan 'darurat' sehubungan dengan peningkatan impor produk tertentu, yang telah menyebabkan atau mengancam dapat menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri.

Berdasarkan Pasal 3 PP No.34/2011 tindakan pengamanan perdagangan (safeguard measure) adalah tindakan pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor.

Baca Juga: Apa Itu Jalur Merah, Kuning, Hijau dan Mita?

Pada dasarnya pengaturan mengenai safeguard tercantum pada ketentuan Article XIX tentang Emergency Action on Imports of Particular Products dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947.

Namun, Article XIX GATT 1947 hanya terdiri atas 5 paragraf sehingga kurang merumuskan secara terperinci prosedural dan substansi untuk menerapkan safeguard. Hal ini menyebabkan terjadinya salah persepsi dan kebingungan dalam mengartikan peraturan safeguard.

Menyadari permasalah ini, para negosiator dalam Uruguay Round sepakat untuk menyusun suatu peraturan safeguard yang lebih jelas dan mendetail melalui Agreement on Safeguards. Sebagaimana tertera dalam judul Article XIX, 'darurat' atau 'emergency' merupakan ciri utama safeguard.

Baca Juga: Apa Itu Biaya Jabatan?

Secara lebih terperinci, syarat terpenting agar negara dapat menerapkan safeguard terhadap suatu produk impor adalah terjadi peningkatan impor secara absolut maupun relatif akibat perkembangan yang tidak terduga (unforeseen development).

Unforeseen development merupakan justifikasi bagi pelaksanaan hambatan impor. Adanya unforeseen development dapat menyebabkan cedera serius atau ancaman cedera serius terhadap produk barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing pada industri dalam negeri

Selain itu, peningkatan produk impor secara absolut maupun relatif juga harus diikuti dengan penyelidikan terhadap faktor-faktor lain yang relevan. Penyelidikan tersebut dilakukan oleh pihak otoritas yang berwenang dalam suatu negara.

Baca Juga: Apa Itu Authorized Economic Operator (AEO)?

Adanya persetujuan di bidang safeguard berarti setiap negara dapat menerapkan tindakan pengamanan terhadap produk domestiknya apabila industri dalam negeri tidak mampu bersaing sehingga mengalami kerugian serius sebagai akibat membanjirnya produk impor.

Secara ringkas, kebijakan safeguard dilaksanakan melalui beberapa tahapan, antara lain: melakukan penyidikan dan pembuktian, menentukan adanya kerugian atau ancaman kerugian, dan penerapan tindakan pengamanan.

Safeguard juga harus bersifat sementara dan dikenakan hanya jika impor diketahui menyebabkan atau mengancam kerugian serius bagi industri dalam negeri atas produk yang bersaing.

Baca Juga: Impor Sirop Fruktosa Kini Kena Bea Masuk Safeguard, Ini Tarifnya

Dengan demikian, safeguard semata-mata diterapkan untuk penyesuaian industri dalam negeri yang menghadapi tekanan dan memiliki batasan waktu.

Hal ini sesuai dengan Article 5 dan Article 6 Agreement on Safeguard yang memperkenankan setiap negara dapat menerapkan safeguard sejauh diperlukan untuk mencegah atau memperbaiki kerugian serius.

Adapun berdasarkan Pasal 70 ayat (2) PP No.34/2011, safeguard dapat dikenakan dalam bentuk bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) maupun pembatasan jumlah barang yang dapat diimpor (kuota). Simak Kamus “Apa Itu BMTP?

Baca Juga: Apa Itu DBH Pajak?

Ketentuan Safeguard
KETENTUAN safeguard di Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden No.84 Tahun 2002, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.37 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2011.

Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan suatu penyelidikan terkait safeguard di Indonesia adalah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang berada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Merujuk Pasal 71 ayat (2) PP No.34 Tahun 2011 KPPI berwenang menyelidiki segala hal terkait dengan peningkatan impor yang menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius. Penyelidikan ini dapat dilakukan berdasar laporan pihak yang merasa dirugikan atau inisiatif sendiri.

Baca Juga: Apa Itu e-PHTB?

Secara ringkas, ada 4 syarat penerapan safeguard. Pertama, telah terjadi lonjakan impor 3 tahun terakhir. Kedua, produsen dalam negeri mengalami kerugian serius/ancaman kerugian serius terhadap barang sejenis/yang langsung bersaing. Ketiga ada hubungan sebab akibat antara keduanya.

Simpulan
SAFEGUARD adalah suatu instrumen yang yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota WTO untuk mengamankan industri dalam negeri dari akibat yang ditimbulkan oleh lonjakan impor berupa kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

Penerapan tindakan pengamanan (safeguard) dimaksudkan untuk melindungi produk industri dalam negeri dari lonjakan atau membanjirnya produk impor yang merugikan atau mengancam kerugian industri dalam negeri. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu MITA Kepabeanan?

Topik : safeguard, definisi, kamus pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 27 September 2020 | 10:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 09:06 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 27 September 2020 | 08:01 WIB
RUU PAJAK ATAS BARANG & JASA
Minggu, 27 September 2020 | 07:01 WIB
KOTA PALEMBANG