Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Apa Itu Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)?

A+
A-
14
A+
A-
14
Apa Itu Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)?

BARU-BARU ini pemerintah memutuskan untuk mengenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, kain, dan benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial.

Pengenaan BMTP tersebut dilakukan lantaran berdasarkan laporan akhir hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terbukti ada ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat lonjakan jumlah impor produk sejenis.

Karena itu, untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor, Kementerian Keuangan mengenakan BMTP atas produk-produk tersebut mulai 27 Mei 2020 sampai 8 November 2022. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan BMTP?

Baca Juga: 10 Jenis Pajak Unik di Dunia

Definisi
MENURUT Pasal 23A UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Kepabeanan, BMTP merupakan pungutan yang dapat dikenakan terhadap barang impor apabila terjadi lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

Secara lebih terperinci, BMTP dapat dikenakan apabila lonjakan barang impor tersebut dapat menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Selain itu, BMTP juga dapat dikenakan apabila lonjakan barang impor tersebut dapat menimbulkan ancaman terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Baca Juga: Apa Itu Anjak Piutang dalam Perpajakan?

Menurut laman resmi KPPI, yang dimaksud kerugian serius adalah kerugian menyeluruh yang signifikan dan diderita industri dalam negeri. Sementara itu, ancaman kerugian serius adalah kerugian serius yang jelas akan terjadi dalam waktu dekat pada industri dalam negeri yang penetapannya didasarkan atas fakta-fakta dan bukan tuduhan, dugaan, atau perkiraan.

Terdapat 8 indikator yang membuat suatu temuan dapat dikategorikan sebagai kerugian serius atau ancaman kerugian serius. Pertama, tergerus atau tidak tergerusnya pangsa pasar industri dalam negeri. Kedua, turun atau naiknya penjualan. Ketiga, turun atau naiknya produksi.

Keempat, turun atau naiknya produktivitas. Kelima, turun atau naiknya kapasitas terpakai. Keenam, laba atau rugi. Ketujuh, berkurang atau tidaknya jumlah tenaga kerja. Kedelapan, turun atau naiknya persediaan.

Baca Juga: Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 23B UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Kepabeanan, BMTP dapat dikenakan paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.

BMTP ini merupakan tambahan dari bea masuk yang dipungut berdasarkan bea masuk umum (Most Favoured Nation) atau bea masuk preferensi. Hal ini berarti, barang impor yang dikenakan BMTP akan menanggung beban bea yang lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan dari laman resmi KPPI, BMTP dikenakan dengan tujuan agar produsen/industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Baca Juga: Dianggap Tak Sesuai Selera Investor, UU Perpajakan Ini Bakal Direvisi

Untuk itu, BMTP diterapkan selama beberapa tahun dengan pertimbangan jangka waktu yang dibutuhkan oleh produsen/industri yang terdampak untuk berbenah. Dengan demikian, diharapkan produsen/industri tersebut sudah mampu bersaing saat BMTP tidak lagi berlaku.

Adapun BMTP ditetapkan berdasarkan hasil penyelidikan dari KPPI. KPPI sendiri adalah sebuah komite di bawah Kementerian Perdagangan yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan atas permohonan tindakan pengamanan (safeguards).

Lebih lanjut, permohonan tindakan pengamanan itu dapat diajukan oleh produsen/industri dalam negeri yang menderita kerugian serius dan/atau mengalami ancaman terjadinya kerugian serius akibat melonjaknya impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

Baca Juga: Apa Itu Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah?

Permohonan tersebut dapat diajukan secara tertulis kepada KPPI untuk dilakukan penyelidikan. Permohonan itu harus dilengkapi dengan bukti awal dan didukung dengan dokumen mengenai adanya lonjakan jumlah barang impor dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

Sebelum ditetapkan untuk dikenakan BMTP, selama masa penyelidikan KPPI dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk mengenakan tindakan pengamanan sementara yang dilakukan dalam bentuk pengenaan BMTP sementara (BMTPs).

Hal ini berarti BMTPs dapat diartikan sebagai pungutan negara yang dilakukan selama proses penyelidikan KPPI tengah berlangsung. BMTPs ini dikenakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kondisi lebih parah yang sulit untuk dipulihkan atau diperbaiki.

Baca Juga: Insentif Pajak dan Subsidi Jadi Kunci Sukses Program Kendaraan Listrik

Simpulan
BMTP adalah bea masuk tambahan yang ditujukan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri akibat adanya lonjakan barang impor sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

BMTP ini dapat dikenakan apabila berdasarkan hasil penyelidikan KPPI terjadi lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dan terbukti menimbulkan ancaman atau kerugian serius terhadap industri dalam negeri. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Pajak Pemotongan Hewan?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kebijakan pajak, BMTP, KPPI, kamus pajak, kamus perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 28 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Fraksi DPR Ingatkan Pemerintah untuk Terus Tingkatkan Tax Ratio

Minggu, 28 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Konsinyasi Bukan Penyerahan Barang Kena Pajak, Begini Penjelasan DJP

Sabtu, 27 Agustus 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Kebijakan Perpajakan 2023, Pemerintah Perlu Cermat Cari 'Timing' Tepat

berita pilihan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Kapasitas Pegawai Pajak, DJP Gandeng OECD

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:27 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Sebut Ada Kepastian Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Realisasi Restitusi PPN Dipercepat Tembus Rp8 Triliun

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:33 WIB
LAYANAN PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Bakal Bisa Online, DJP Siapkan Layanan e-Pbk

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:30 WIB
PMK 197/2013

Omzet Melebihi Rp4,8 M Tak Ajukan Pengukuhan PKP, Ini Konsekuensinya

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Tunggak Pajak, Saldo Rp348 Juta Milik WP Dipindahbukukan ke Kas Negara

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:41 WIB
KP2KP SIAK SRI INDRAPURA

Beri Efek Kejut, Kantor Pajak Gelar Penyisiran Lapangan Selama 2 Pekan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KP2KP PELABUHAN RATU

Usaha WP Tidak Aktif, DJP: Tetap Lapor SPT Masa PPN Selama Masih PKP

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:03 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Jokowi Titip Pesan untuk Pimpinan Parlemen Anggota G-20, Ini Isinya