Fokus
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)?

A+
A-
12
A+
A-
12
Apa Itu Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)?

BARU-BARU ini pemerintah memutuskan untuk mengenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, kain, dan benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial.

Pengenaan BMTP tersebut dilakukan lantaran berdasarkan laporan akhir hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terbukti ada ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat lonjakan jumlah impor produk sejenis.

Karena itu, untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor, Kementerian Keuangan mengenakan BMTP atas produk-produk tersebut mulai 27 Mei 2020 sampai 8 November 2022. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan BMTP?

Baca Juga: India Tolak Usulan Elon Musk Soal Diskon Bea Masuk Mobil Listrik

Definisi
MENURUT Pasal 23A UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Kepabeanan, BMTP merupakan pungutan yang dapat dikenakan terhadap barang impor apabila terjadi lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

Secara lebih terperinci, BMTP dapat dikenakan apabila lonjakan barang impor tersebut dapat menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Selain itu, BMTP juga dapat dikenakan apabila lonjakan barang impor tersebut dapat menimbulkan ancaman terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Baca Juga: Kejar Target Penerimaan Pajak, DJP Andalkan 3 Sektor Ekonomi Ini

Menurut laman resmi KPPI, yang dimaksud kerugian serius adalah kerugian menyeluruh yang signifikan dan diderita industri dalam negeri. Sementara itu, ancaman kerugian serius adalah kerugian serius yang jelas akan terjadi dalam waktu dekat pada industri dalam negeri yang penetapannya didasarkan atas fakta-fakta dan bukan tuduhan, dugaan, atau perkiraan.

Terdapat 8 indikator yang membuat suatu temuan dapat dikategorikan sebagai kerugian serius atau ancaman kerugian serius. Pertama, tergerus atau tidak tergerusnya pangsa pasar industri dalam negeri. Kedua, turun atau naiknya penjualan. Ketiga, turun atau naiknya produksi.

Keempat, turun atau naiknya produktivitas. Kelima, turun atau naiknya kapasitas terpakai. Keenam, laba atau rugi. Ketujuh, berkurang atau tidaknya jumlah tenaga kerja. Kedelapan, turun atau naiknya persediaan.

Baca Juga: Insentif Pajak Sudah Terserap Rp48,35 Triliun, Ini Perinciannya

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 23B UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Kepabeanan, BMTP dapat dikenakan paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.

BMTP ini merupakan tambahan dari bea masuk yang dipungut berdasarkan bea masuk umum (Most Favoured Nation) atau bea masuk preferensi. Hal ini berarti, barang impor yang dikenakan BMTP akan menanggung beban bea yang lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan dari laman resmi KPPI, BMTP dikenakan dengan tujuan agar produsen/industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Baca Juga: Ini Negara-Negara dengan Rasio Belanja Perpajakan Terbesar di Kawasan

Untuk itu, BMTP diterapkan selama beberapa tahun dengan pertimbangan jangka waktu yang dibutuhkan oleh produsen/industri yang terdampak untuk berbenah. Dengan demikian, diharapkan produsen/industri tersebut sudah mampu bersaing saat BMTP tidak lagi berlaku.

Adapun BMTP ditetapkan berdasarkan hasil penyelidikan dari KPPI. KPPI sendiri adalah sebuah komite di bawah Kementerian Perdagangan yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan atas permohonan tindakan pengamanan (safeguards).

Lebih lanjut, permohonan tindakan pengamanan itu dapat diajukan oleh produsen/industri dalam negeri yang menderita kerugian serius dan/atau mengalami ancaman terjadinya kerugian serius akibat melonjaknya impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

Baca Juga: Mengapa Masih Perlu Reformasi Perpajakan? Ini Kata Staf Ahli Menkeu

Permohonan tersebut dapat diajukan secara tertulis kepada KPPI untuk dilakukan penyelidikan. Permohonan itu harus dilengkapi dengan bukti awal dan didukung dengan dokumen mengenai adanya lonjakan jumlah barang impor dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

Sebelum ditetapkan untuk dikenakan BMTP, selama masa penyelidikan KPPI dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk mengenakan tindakan pengamanan sementara yang dilakukan dalam bentuk pengenaan BMTP sementara (BMTPs).

Hal ini berarti BMTPs dapat diartikan sebagai pungutan negara yang dilakukan selama proses penyelidikan KPPI tengah berlangsung. BMTPs ini dikenakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kondisi lebih parah yang sulit untuk dipulihkan atau diperbaiki.

Baca Juga: Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak

Simpulan
BMTP adalah bea masuk tambahan yang ditujukan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri akibat adanya lonjakan barang impor sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

BMTP ini dapat dikenakan apabila berdasarkan hasil penyelidikan KPPI terjadi lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dan terbukti menimbulkan ancaman atau kerugian serius terhadap industri dalam negeri. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?
Topik : kebijakan pajak, BMTP, KPPI, kamus pajak, kamus perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan

Senin, 26 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Blueprint OECD Pillar 1 Kompleks, Bagaimana Implementasinya?

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Pariwisata, Ini Daerah yang Disasar

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Transformasi MAP sebagai Remedi Efektif Bagi Wajib Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:31 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Catat, Ini Ketentuan PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah

Rabu, 04 Agustus 2021 | 08:30 WIB
PENANGANAN PANDEMI

Pemberian Insentif Perpajakan Bidang Kesehatan Rp4,31 Triliun

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:30 WIB
KABUPATEN CIREBON

Hanya Berlaku 2 Bulan, Ada Program Pemutihan Denda Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 07:00 WIB
BELGIA

Meski Ada Pajak Gula, Masyarakat Tidak Ubah Perilaku Konsumsi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 19:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Target Penerimaan Pajak, DJP Andalkan 3 Sektor Ekonomi Ini