Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Apa itu Metode Saldo Menurun?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa itu Metode Saldo Menurun?

ASET pada umumnya mempunyai nilai yang makin berkurang dari waktu ke waktu (kecuali tanah). Nilai aset berkurang karena adanya pemakaian. Pada akhirnya, aset tersebut tidak lagi bisa digunakan dengan baik.

Untuk itu, suatu perusahaan perlu melakukan penyusutan (depresiasi) agar nilai aset dapat disajikan sesuai dengan nilai terkini dalam laporan keuangan. Penyusutan dimaksudkan untuk mengalokasikan biaya perolehan atas suatu aset selama masa manfaatnya.

Tidak hanya atas aset berwujud, penyusutan juga dapat dilakukan atas aset tak berwujud yang biasa dikenal sebagai amortisasi. Terkait dengan pajak, biaya penyusutan dan amortisasi merupakan salah satu biaya yang diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto.

Baca Juga: Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Dalam akuntansi komersial, terdapat sejumlah metode perhitungan penyusutan di antaranya metode garis lurus, metode jam jasa, metode hasil produksi, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun, metode saldo menurun ganda, dan metode tarif menurun (Baridwan, 2015)

Namun, untuk kepentingan pajak, UU Pajak Penghasilan (PPh) hanya memperkenankan dua metode penyusutan dan amortisasi. Kedua metode tersebut adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Lantas, apa itu metode saldo menurun?

Definisi
METODE saldo menurun (declining balance method) adalah sistem penyusutan dipercepat yang mencatat biaya penyusutan lebih besar selama tahun-tahun awal masa manfaat aset dan mencatat biaya penyusutan lebih kecil untuk tahun-tahun masa manfaat aset berikutnya (Kenton, 2022).

Baca Juga: Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Kenton menyebut penyusutan dengan metode saldo menurun dihitung dengan mengalikan nilai buku aset saat ini dengan tarif penyusutan aset. Menurutnya, metode saldo menurun merupakan kebalikan dari metode penyusutan garis lurus dan cocok untuk aset yang cepat usang.

Sementara itu, IBFD International Tax Glossary (2015) mengartikan metode saldo menurun sebagai bentuk depresiasi dipercepat yang ditentukan berdasarkan tarif depresiasi dikalikan nilai buku aset.

Lebih lanjut, pada metode saldo menurun, biaya depresiasi dari tahun ke tahun juga makin menurun. Sebab, perhitungan biaya depresiasi periodik didasarkan pada nilai buku aset yang semakin menurun dari tahun ke tahun (Baridwan, 2015).

Baca Juga: WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Ketentuan penyusutan dengan metode saldo menurun di antaranya tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) UU PPh. Sementara itu, ketentuan amortisasi dengan metode saldo menurun di antaranya tercantum dalam Pasal 11A ayat (1) UU PPh.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, metode saldo menurun merupakan metode penyusutan yang membebankan biaya penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Simak ‘Penyusutan dan Amortisasi Aktiva Tetap

Sementara itu, aset berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan aset berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau saldo menurun. Simak ‘Contoh Penghitungan Biaya Penyusutan Secara Fiskal’ (rig)

Baca Juga: SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, metode saldo menurun, undang-undang pajak penghasilan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:55 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Umumkan 12 Nama CHA yang Lolos Seleksi Kesehatan, 2 Khusus Pajak

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Unggah Faktur Pajak Tapi Alamat Keliru, DJP: Cukup Buat Penggantinya

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jasa Angkutan Umum Darat yang Dapat Fasilitas Bebas PPN

Jum'at, 27 Januari 2023 | 10:13 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perhatian! Penghapusan Data STNK Dimulai, Warga Diminta Patuh Pajak

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai

Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Open Account dalam Kegiatan Ekspor-Impor?