Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Apa Itu Jasa Maklon?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Jasa Maklon?

OBJEK yang dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) tidak hanya atas penyerahan barang saja, tetapi juga mencakup penyerahan jasa. Salah satu jenis jasa yang dikenakan PPN adalah jasa maklon. Jasa maklon ini juga termasuk jenis jasa yang atas ekspornya dikenai PPN dengan tarif 0%.

Pengenaan PPN 0% atas ekspor jasa maklon ditujukan untuk mendorong ekspor sekaligus meningkatkan daya saing industri jasa nasional. Selain menjadi objek PPN, jasa maklon juga termasuk jenis jasa yang imbalannya dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23.

Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan jasa maklon?

Baca Juga: Apa Itu Tax Shifting?

Definisi
KETENTUAN mengenai jasa maklon di antaranya tercantum dalam UU PPN, UU PPh, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.32/PMK.010/2019, dan PMK No.141/PMK.03/2015. Mengacu Pasal 2 ayat (4) PMK 141/2015 yang dimaksud dengan jasa maklon adalah:

“Pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui umumnya jasa maklon dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pengguna jasa dan pemberi jasa sebagai sub-kontraktor. Selain itu, terdapat 2 ciri khas dari jasa maklon.

Baca Juga: Apa Itu Kantor Virtual dalam Aspek Perpajakan?

Pertama, spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa. Kedua, kepemilikan atas barang jadi yang diproduksi melalui jasa maklon berada pada pengguna jasa.

Sementara itu, merujuk Pasal 5 ayat (1) PMK 32/2019 jasa maklon yang dikenai PPN dengan tarif 0% adalah yang memenuhi 4 ketentuan. Pertama, spesifikasi dan bahan baku dan/atau bahan setengah jadi disediakan oleh Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP);

Kedua, bahan baku dan/atau bahan setengah jadi sebagaimana dimaksud pada ketentuan pertama akan diproses untuk menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP). Ketiga, kepemilikan atas BKP yang dihasilkan berada pada Penerima Ekspor JKP.

Baca Juga: Apa Itu Surat Bantahan dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pajak?

Keempat, pengusaha jasa maklon mengirim BKP yang merupakan hasil pekerjaannya ke luar daerah pabean dengan menggunakan mekanisme ekspor barang.

Simpulan
INTINYA jasa maklon adalah jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Misalnya, jasa pembuatan pakaian yang dibuat berdasarkan pesanan dan bahan yang diberikan oleh si pemesan.

Dalam jasa maklon, spesifikasi dan bahan baku (baik bahan setengah jadi maupun bahan pembantu) yang akan diproses, disediakan sebagian atau sepenuhnya oleh pengguna jasa. Selain itu, kepemilikan atas barang jadi yang dihasilkan dari jasa maklon berada pada tangan pengguna jasa.

Baca Juga: Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Hal ini berarti pengusaha yang menyediakan jasa maklon umumnya hanya menerima pembayaran atas jasa pengerjaan barang sesuai dengan pesanan. Ketentuan lebih lanjut dapat disimak dalam PMK 32/2019, dan PMK 141/2015

Untuk mencari istilah perpajakan lain dengan lebih mudah, Anda dapat mengunjungi kanal Glosarium Perpajakan pada laman Perpajakan.id. Melalui kanal tersebut anda dapat mencari istilah perpajakan yang telah disusun secara alfabetis.

Setiap istilah dalam kanal tersebut telah disertai dengan definisi dan dilengkapi tautan yang berisi penjabaran atau pendalaman. Tautan yang diberikan akan mengarah pada aturan atau laman DDTCNews yang relevan dengan istilah dalam Glosarium Perpajakan. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Surat Uraian Banding?

Topik : jasa maklon, definisi, kamus pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Muhammad Nazar Rizqi Rahmattulah

Senin, 21 Maret 2022 | 10:52 WIB
izin bertanya, apakah disetiap negara tarif jasa maklon sama 0% atay berbeda², kalu berbeda apa yg membuat berbeda ???

Dika Meiyani

Selasa, 13 April 2021 | 23:45 WIB
Terimakasih DDTC atas penjelasannya,, sangat membantu
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 28 Maret 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Dana Alokasi Khusus dalam UU HKPD?

Jum'at, 25 Maret 2022 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Program Registrasi Ulang PKP?

Rabu, 23 Maret 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Joint Operation?

Senin, 21 Maret 2022 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perusahaan Joint Venture?

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR

Kunjungi Toko Emas, Petugas Periksa Wajib Pajak dan Ajak Ikut PPS

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

23 Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Terbaru

Senin, 27 Juni 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Hingga Akhir Mei 2022, Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp7.002 Triliun

Senin, 27 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS 3 Hari Lagi Rampung, Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan

Senin, 27 Juni 2022 | 09:30 WIB
KP2KP NUNUKAN

Wakili Istri Konsultasi PPS, Anggota Polri Ini Datangi Kantor Pajak

Senin, 27 Juni 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis

Senin, 27 Juni 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Temukan Data Wajib Pajak Terkait PPS? KPP Wajib Sampaikan ke Sini Dulu

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP