KAMUS PAJAK

Apa Itu Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak?

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 21 Agustus 2020 | 14:30 WIB
Apa Itu Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak?

SEBAGAI pajak atas konsumsi, pajak pertambahan nilai (PPN) bukan hanya menyasar penyerahan atas barang, melainkan juga mencakup penyerahan jasa. Namun, dalam praktik tidak semua jasa disasar menjadi objek PPN.

Oleh karena itu, dalam konteks PPN, transaksi jasa dapat diklasifikasikan menjadi jasa kena pajak (JKP) dan jasa tidak kena pajak. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud sebagai jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak?

Jasa dalam UU PPN
BERDASARKAN Pasal 1 angka 5 UU PPN, jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai.

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Bujangan?

Definisi jasa dalam pasal tersebut juga mencakup jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Hal ini berarti, terdapat dua macam kegiatan yang termasuk dalam pengertian jasa.

Pertama, jasa dalam pengertian umum seperti salon kecantikan yang merawat pelanggannya. Kedua, jasa dalam pengertian spesifik, yang berkaitan dengan jasa untuk menghasilkan barang karena pesanan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan atau disebut jasa maklon.

Jasa Kena Pajak
MERUJUK Pasal 1 angka 6 UU PPN, jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf c UU PPN untuk menentukan apakah penyerahan jasa termasuk penyerahan yang terutang PPN, setidaknya terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi.

Baca Juga:
Tata Cara Penilaian untuk Tujuan Pajak Diatur di PMK, Ini Kata DJP

Pertama, jasa yang dikenakan merupakan JKP. Kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Ketiga, penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Namun, sama halnya dengan barang kena pajak (BKP), UU PPN hanya memerinci jenis jasa yang dikecualikan.

Jasa Tidak Kena Pajak
Hal ini mengindikasikan jika UU PPN di Indonesia menganut prinsip negative list. Hal ini berarti pada dasarnya semua jasa adalah objek PPN kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Adapun rincian jasa tidak kena pajak tercantum dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN.

Secara total terdapat 17 jenis jasa tidak kena pajak. Jasa tidak kena pajak tersebut diantaranya seperti jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa tenaga kerja dan jasa perhotelan.

Baca Juga:
Punya Kursus Bimbingan Belajar, Harus Buat Faktur Pajak?

Selanjutnya, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, Jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau katering.

Adapun perincian lebih lebih lanjut terkait dengan kriteria dan cakupan dari jasa tidak kena pajak dapat disimak dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN beserta memori penjelasannya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 07 Desember 2023 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Anjing?

Jumat, 01 Desember 2023 | 18:30 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam Fasilitas PPN DTP?

Rabu, 29 November 2023 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Bujangan?

Selasa, 28 November 2023 | 14:30 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusinya?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 09 Desember 2023 | 08:00 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Kebut Impor Barang Kiriman TKI, DJBC Buka Help Desk Perekaman CN/PIBK

Jumat, 08 Desember 2023 | 17:55 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bahas PPN DTP Rumah, DJP Kembali Adakan Kelas Pajak

Jumat, 08 Desember 2023 | 17:53 WIB PPN PRODUK DIGITAL

Tambah Lagi, Dirjen Pajak Tunjuk 2 Pemungut PPN Produk Digital PMSE

Jumat, 08 Desember 2023 | 16:39 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Domisili, Alamat Wajib Pajak di KTP dan NPWP Beda? Ubah Data

Jumat, 08 Desember 2023 | 16:37 WIB PMK 120/2023

Jual Rumah dengan PPN DTP, PKP Perlu Perhatikan Kode Faktur

Jumat, 08 Desember 2023 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Insentif DTP untuk PPN Terutang November-Desember 2024, DJP Bilang Ini

Jumat, 08 Desember 2023 | 15:37 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2022

Hindari Tumpang Tindih Penanganan WP, Komite Kepatuhan DJP Punya DSP4

Jumat, 08 Desember 2023 | 15:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Faktur Pajak atas PPN DTP Rumah Tapak dan Rusun