Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Antisipasi Kenaikan Suku Bunga, Pemerintah Turunkan Pembiayaan Utang

A+
A-
0
A+
A-
0
Antisipasi Kenaikan Suku Bunga, Pemerintah Turunkan Pembiayaan Utang

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi pembiayaan utang hingga September 2022 mencapai Rp478,9 triliun, turun 26% ketimbang periode yang sama tahun lalu Rp447,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penurunan pembiayaan utang itu sejalan dengan strategi pemerintah dalam mengantisipasi kenaikan suku bunga global.

"Ini merupakan strategi yang tepat karena tendensi dari kondisi global, di mana suku bunga naik, dolar menguat. Ini akan memberikan kecenderungan volatilitas di pasar keuangan, termasuk pasar surat berharga dan cost of fund menjadi naik," katanya, dikutip pada Senin (24/10/2022).

Baca Juga: UU Direvisi, Pejabat Rusia Tak Perlu Ungkap Laporan Pajaknya ke Publik

Sri Mulyani menuturkan realisasi pembiayaan utang itu setara dengan 51% dari yang direncanakan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2022 senilai Rp943,7 triliun.

Apabila diperinci, penerbitan SBN hingga September 2022 mencapai Rp470,9 triliun atau turun 29%. Sementara itu, realisasi pinjaman mencapai Rp8 triliun, turun 142%.

Secara umum, Sri Mulyani menilai Indonesia masih resilien di tengah kondisi pasar keuangan yang volatile akibat kenaikan inflasi dan suku bunga global. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kondisi tersebut.

Baca Juga: Pelaku Usaha Gencar Ekspansi, Sri Mulyani Harap Tetap Patuh Pajak

Dia menjelaskan pemerintah berupaya menurunkan issuance SBN di tengah gejolak ekonomi global. Sebab, lonjakan inflasi pada sejumlah negara maju mulai direspons dengan menaikkan suku bunga acuan sehingga dapat berpengaruh pada naiknya cost of fund.

Dalam hal ini, pemerintah akan menurunkan target penerbitan utang tunai melalui lelang pada kuartal IV/2022. Kemudian, penerbitan SBN valas akan menyesuaikan kondisi market yang volatile dan kecukupan kas negara.

Di sisi lain, pemerintah akan kembali menerbitkan SBN ritel sebagai upaya perluasan basis investor domestik, fleksibilitas pinjaman program, dan optimalisasi SBN domestik melalui SKB III.

Baca Juga: Awas! Faktur Pajak Bisa Dianggap Tidak Dibuat Jika Ini Terjadi

"Ini berarti kita menghindarkan dari risiko gejolak global yang sangat tinggi," ujar Sri Mulyani.

Menteri keuangan memaparkan realisasi pembelian SBN oleh Bank Indonesia hingga 18 Oktober 2022 mencapai Rp41,55 triliun melalui skema SKB I dan Rp95,42 triliun melalui SKB III. Simak 'Nilai Utang Pemerintah Capai Rp7.236,61 Triliun Hingga Agustus 2022'

Menurutnya, pembelian SBN oleh BI menjadi bagian dari cadangan strategi pembiayaan Indonesia. Pemerintah pun telah bersiap mengamankan APBN dari gejolak tersebut agar paparan risikonya tidak meningkat. (rig)

Baca Juga: KY Komit Rampungkan Proses Seleksi Calon Hakim Agung Awal Februari

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, pembiayaan utang, utang pemerintah, suku bunga global, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Januari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Ada Perubahan Aturan, DJBC Buka Forum Asistensi bagi Pengusaha Rokok

Rabu, 25 Januari 2023 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tax Buoyancy Turun, Rasio Pajak 2023 Diperkirakan Hanya 9,61 Persen

Rabu, 25 Januari 2023 | 12:30 WIB
PP 50/2022

Agar Imbalan Bunga Diberikan, WP Perlu Perhatikan 3 Ketentuan Ini

Rabu, 25 Januari 2023 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

PMK 161/2022 Berlaku, DJBC Pastikan Pemberitahuan BKC Jadi Lebih Mudah

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai

Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Open Account dalam Kegiatan Ekspor-Impor?