Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:30 WIB
TIPS KEPABEANAN
Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Reportase

Nilai Utang Pemerintah Capai Rp7.236,61 Triliun Hingga Agustus 2022

A+
A-
1
A+
A-
1
Nilai Utang Pemerintah Capai Rp7.236,61 Triliun Hingga Agustus 2022

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga Agustus 2022 sudah mencapai Rp7.236,61 triliun.

Laporan APBN Kita edisi September 2022 menyebut berdasarkan realisasi tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 38,3%. Angka tersebut naik dibandingkan dengan rasio utang pada akhir bulan sebelumnya yang sebesar 37,91%.

"Meskipun terdapat peningkatan nominal dan rasio utang pada akhir Agustus 2022, peningkatan tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal," bunyi laporan tersebut, dikutip pada Kamis (28/9/2022).

Baca Juga: Utang Pemerintah Capai Rp7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Laporan itu menyebut peningkatan tersebut terjadi terutama karena meningkatnya kebutuhan belanja selama 3 tahun masa relaksasi akibat Covid-19. Namun, disiplin fiskal tetap dijalankan pemerintah dan komposisi utang tetap dijaga di bawah batas maksimal 60% terhadap PDB.

Di sisi lain, pengadaan utang pemerintah ditetapkan atas persetujuan DPR dalam UU APBN dan diawasi pelaksanaannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan jenisnya, utang pemerintah masih didominasi instrumen SBN yang mencapai Rp6.425,55 triliun atau 88,79% dari seluruh komposisi utang akhir Agustus 2022. Sementara berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang rupiah sebesar 71,06%.

Baca Juga: Ada 4 Status Master File Pengawasan Wajib Pajak, Anda Masuk yang Mana?

Selain itu, saat ini kepemilikan oleh investor asing terus menurun dari 38,57% pada 2019 menjadi 19,05% pada akhir 2021, serta hanya 14,7% hingga 22 September 2022. Hal itu menunjukkan upaya pemerintah yang konsisten untuk mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik
yang cukup.

"Meski demikian, dampak normalisasi kebijakan moneter terhadap pasar SBN tetap masih perlu diwaspadai," tulis pemerintah dalam laporan APBN Kita.

Pemerintah menyatakan terus berkomitmen mengelola utang secara prudent untuk menyehatkan APBN, didukung dengan peningkatan pendapatan negara yang signifikan dan kualitas belanja yang lebih baik. Disiplin fiskal, terutama pengelolaan utang, juga akan dijaga agar ekonomi dapat terus berjalan di tengah tantangan karena krisis pangan dan energi. (sap)

Baca Juga: Menkeu Ini Bilang Reformasi Penerimaan Diperlukan untuk Bayar Utang

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : utang pemerintah, utang Indonesia, pembiayaan utang, APBN, belanja pemerintah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 24 November 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penuhi Kebutuhan Pembiayaan 2023, SiLPA Diperbesar Hingga Akhir Tahun

Kamis, 24 November 2022 | 14:49 WIB
KINERJA FISKAL

Tren Surplus Berakhir, Kinerja APBN Akhirnya Defisit Rp169,5 Triliun

Kamis, 24 November 2022 | 14:31 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan PPh Badan Tumbuh 110,2%, Kinerja Korporasi Terus Membaik

Kamis, 24 November 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Provinsi Baru di Papua, Sri Mulyani Pastikan Dapat Jatah APBN 2023

berita pilihan

Minggu, 04 Desember 2022 | 15:00 WIB
HUNGARIA

Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

Minggu, 04 Desember 2022 | 14:00 WIB
BEA METERAI

Kriteria Dokumen yang Dapat Dibebaskan dari Pungutan Bea Meterai

Minggu, 04 Desember 2022 | 13:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

Minggu, 04 Desember 2022 | 12:00 WIB
KP2KP BENTENG

Belum Setor PPh Final UMKM, Toko Kelontong Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Beberkan Kriteria Wajib Pajak yang Dibebaskan dari PPh Final PHTB

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Penghasilan yang Masuk dalam Pencatatan WP Orang Pribadi

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Capai Rp7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Minggu, 04 Desember 2022 | 10:00 WIB
KP2KP PINRANG

Bisnis Minuman Membludak, Petugas Pajak Sambangi Pabrik Es

Minggu, 04 Desember 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Banyak Daerah Tak Punya RDTR, Perizinan Jadi Terkendala