Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Anggaran PEN Tak Lagi Dialokasikan Tahun Depan, Ini Alasan Pemerintah

A+
A-
1
A+
A-
1
Anggaran PEN Tak Lagi Dialokasikan Tahun Depan, Ini Alasan Pemerintah

Pekerja berjalan di trotoar kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (17/5/2022). Presiden Joko Widodo melonggarkan kebijakan terkait aturan pemakaian masker dengan memperbolehkan warga tidak mengenakan masker di luar ruangan apabila tidak dalam kondisi kerumunan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.
 

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menyatakan pemerintah tidak akan mengalokasikan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2023.

Plt. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo mengatakan secara filosofis program PEN ada karena Indonesia dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19. Di sisi lain, undang-undang juga mengatur penganggaran untuk penanganan Covid-19 hanya dilakukan pada 2020-2022.

"PEN 2023 memang intinya tidak dialokasikan lagi, tapi bukan berarti alokasi kesehatan, perlindungan sosial, serta untuk mendorong produktivitas itu lebih rendah," katanya, dikutip pada Rabu (18/5/2022).

Baca Juga: Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Wahyu mengatakan secara umum APBN 2023 tidak lagi berfokus pada penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, sejumlah data juga menunjukkan pengendalian pandemi sudah berjalan sesuai dengan harapan pemerintah sehingga program pemulihan ekonomi juga dapat dikurangi.

Dia menjelaskan pemerintah sejak awal pandemi telah merancang kebijakan untuk menangani dampaknya secara menyeluruh, melakukan transisi pemulihan secara halus, sekaligus menyiapkan kondisi masyarakat agar dapat hidup dalam fase endemi. Oleh karena itu, langkah-langkah reformasi juga dilakukan agar negara lebih siap dalam merespons setiap tantangan di masa depan.

Meski tidak ada lagi dana PEN untuk penanganan pandemi dari sisi kesehatan, tetapi bukan berarti pemerintah tidak menyediakan anggarannya. Dalam hal ini, pemerintah akan berfokus untuk mempersiapkan sistem kesehatan yang lebih andal untuk memasuki fase living with endemi, yakni mengutamakan pencegahan penyakit ketimbang mengobati.

Baca Juga: Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

"Maka anggaran kesehatan justru di tahun 2023 ini kita lebih dari 5%, lebih tinggi daripada mandatory [UU Kesehatan]. Kita [alokasikan] sekitar 6,5%," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan strategi penguatan sistem perlindungan sosial agar dapat memproteksi masyarakat sepanjang hayat. Melalui strategi ini, negara akan menyiapkan perlindungan sejak bayi dalam kandungan, anak-anak, dewasa, hingga lansia, dengan tetap memberikan perhatian kepada kelompok disabilitas.

Menurut Wahyu, langkah reformasi di bidang perlindungan sosial juga diperlukan untuk memastikan sistemnya lebih adaptif. Berkaca dari situasi Covid-19, pemerintah ingin sistem perlindungan sosial lebih siap dalam menghadapi pandemi dan bencana di masa depan melalui sistem yang serba otomatis.

Baca Juga: Ingin Tahu Progres Tanggapan SP2DK? Wajib Pajak Bisa Konfirmasi ke AR

"Mumpung kita masih bonus demografi, saatnya reform. Begitu aging, kita sudah punya sistem perlindungan sosial yang andal," katanya.

Pada 2020, pemerintah merealisasikan dana PEN senilai Rp575,8 triliun dan naik menjadi Rp658,6 triliun pada 2021. Memasuki 2022, pemerintah menganggarkan PEN senilai Rp455,62 triliun. (sap)

Baca Juga: Ingatkan WP Soal Repatriasi Harta, DJP Pertimbangkan Kirim Email Blast
Topik : pemulihan ekonomi nasional, PEN, pertumbuhan ekonomi, APBN, anggaran kesehatan, Kemenkeu

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 05 Juli 2022 | 08:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Setelah PPS Berakhir, Ini Harapan Pelaku Usaha Sebagai Wajib Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 07:00 WIB
ANALISIS PAJAK

Beban Pembuktian dalam Kasus Abuse of Law

Senin, 04 Juli 2022 | 18:00 WIB
KOTA SEMARANG

Ratusan Ribu WP Nunggak PBB, Kejari Diminta Ikut Lakukan Penagihan

Senin, 04 Juli 2022 | 17:15 WIB
KANWIL DJP SUMUT I

Tak Lapor SPT Tahunan, Tanah & Rumah Milik WP Ini Disita Kantor Pajak

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE