Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Akhiri Sengketa, Google Bayar Hampir Rp15,5 Triliun ke Otoritas

1
1

Ilustrasi. (foto: theceomagazine.com)

PARIS, DDTCNews – Google sepakat untuk membayar hampir 1 miliar euro (sekitar Rp15,5 triliun) kepada otoritas pajak Prancis untuk mengakhiri sengketa. Nilai tersebut dibayarkan untuk pajak tambahan dan sanksi denda.

Google menyatakan setuju untuk membayar agar dapat mengakhiri persilisihan dengan otoritas pajak Prancis. Hal ini lantaran otoritas itu menganggap Google membayar pajak yang lebih rendah untuk operasionalnya dari 2005 hingga 2018.

“Kami saat ini telah menyelesaikan urusan pajak dan sengketa terkait di Prancis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun,” demikian pernyataan Google, Kamis (12/9/2019).

Baca Juga: Sasar Raksasa Digital, Negara Ini Bakal Terapkan Pajak Web

Uang yang dibayarkan oleh Google kepada otoritas pajak Prancis tersebut terdiri dari denda senilai 500 juta euro (sekitar Rp7,7 triliun) dan pajak tambahan senilai 465 juta euro (7,2 triliun)

Adapun penyidikan Google di Prancis pertama kali dibuka oleh jaksa penuntut anti-penipuan pada 2015 dan diikuti dengan pemeriksaan kantor pusat Google di Paris pada 2016. Penyidikan dilakukan karena Google terindikasi malakukan pengurangan pajak dengan tidak melaporkan operasional yang sesungguhnya di Prancis.

Terlebih, seperti perusahaan raksasa digital Amerika Serikat lainnya, Google juga memiliki kantor pusat Eropa di Irlandia. Seperti diketahui, Pemerintah Irlandia menetapkan tarif pajak perusahaan hanya 12,5% dalam upaya untuk menarik perusahaan besar.

Baca Juga: Jaksa Buka Penyelidikan Dugaan Penggelapan Pajak Netflix

Dengan demikian, Google yang merupakan bagian dari Alphabet Inc. membayar pajak dalam jumlah minim pada sebagian besar negara di Eropa. Pasalnya, Google melaporkan hampir seluruh penjualannya di Irlandia. Hal ini dapat terjadi karena adanya celah dalam hukum pajak internasional.

Negara anggota Uni Eropa terkemuka seperti Prancis berpendapat celah itu memungkinkan raksasa digital untuk menghindari pajak yang sesuai atas keuntungan yang peroleh di suatu negara. Hal tersebut dikarenakan tidak ada kantor pusat mereka di negara itu.

Oleh karena itu, meski Kantor Pusat Google Eropa berlokasi di Dublin, jaksa penuntut mengatakan perusahaan itu tidak mengungkapkan kegiatannya di Prancis. Padahal, kegiatan di Prancis berpotensi mengharuskan perusahaan membayar pajak lebih besar.

Baca Juga: Ingin Perusahaan Digital Bayar Pajak, Rusia Berencana Revisi UU

Sementara itu, Menteri Kehakiman Prancis Nicole Galoubet dan Menteri Anggaran Gerald Darmanin menyambut baik penyelesaian dari semua masalah yang diperdebatkan. Mereka menambahkan itu adalah hasil dari dua tahun kerja keras dari otoritas Perancis.

“Hasil ini adalah kabar baik bagi keuangan publik dan keadilan fiskal di Prancis,” katanya, seperti dilansir ndtv.com. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Google Sebut Aksi Unilateral Soal Pajak Digital Bukan Solusi

“Kami saat ini telah menyelesaikan urusan pajak dan sengketa terkait di Prancis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun,” demikian pernyataan Google, Kamis (12/9/2019).

Baca Juga: Sasar Raksasa Digital, Negara Ini Bakal Terapkan Pajak Web

Uang yang dibayarkan oleh Google kepada otoritas pajak Prancis tersebut terdiri dari denda senilai 500 juta euro (sekitar Rp7,7 triliun) dan pajak tambahan senilai 465 juta euro (7,2 triliun)

Adapun penyidikan Google di Prancis pertama kali dibuka oleh jaksa penuntut anti-penipuan pada 2015 dan diikuti dengan pemeriksaan kantor pusat Google di Paris pada 2016. Penyidikan dilakukan karena Google terindikasi malakukan pengurangan pajak dengan tidak melaporkan operasional yang sesungguhnya di Prancis.

Terlebih, seperti perusahaan raksasa digital Amerika Serikat lainnya, Google juga memiliki kantor pusat Eropa di Irlandia. Seperti diketahui, Pemerintah Irlandia menetapkan tarif pajak perusahaan hanya 12,5% dalam upaya untuk menarik perusahaan besar.

Baca Juga: Jaksa Buka Penyelidikan Dugaan Penggelapan Pajak Netflix

Dengan demikian, Google yang merupakan bagian dari Alphabet Inc. membayar pajak dalam jumlah minim pada sebagian besar negara di Eropa. Pasalnya, Google melaporkan hampir seluruh penjualannya di Irlandia. Hal ini dapat terjadi karena adanya celah dalam hukum pajak internasional.

Negara anggota Uni Eropa terkemuka seperti Prancis berpendapat celah itu memungkinkan raksasa digital untuk menghindari pajak yang sesuai atas keuntungan yang peroleh di suatu negara. Hal tersebut dikarenakan tidak ada kantor pusat mereka di negara itu.

Oleh karena itu, meski Kantor Pusat Google Eropa berlokasi di Dublin, jaksa penuntut mengatakan perusahaan itu tidak mengungkapkan kegiatannya di Prancis. Padahal, kegiatan di Prancis berpotensi mengharuskan perusahaan membayar pajak lebih besar.

Baca Juga: Ingin Perusahaan Digital Bayar Pajak, Rusia Berencana Revisi UU

Sementara itu, Menteri Kehakiman Prancis Nicole Galoubet dan Menteri Anggaran Gerald Darmanin menyambut baik penyelesaian dari semua masalah yang diperdebatkan. Mereka menambahkan itu adalah hasil dari dua tahun kerja keras dari otoritas Perancis.

“Hasil ini adalah kabar baik bagi keuangan publik dan keadilan fiskal di Prancis,” katanya, seperti dilansir ndtv.com. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Google Sebut Aksi Unilateral Soal Pajak Digital Bukan Solusi
Topik : Google, Prancis, teknologi digital
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua pekan sekali, dengan berkomentar pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews!! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
berita pilihan
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Kamis, 06 Juli 2017 | 08:11 WIB
ETHIOPIA
Kamis, 18 Mei 2017 | 17:02 WIB
SPANYOL
Jum'at, 05 Agustus 2016 | 07:32 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:36 WIB
INDIA
Kamis, 03 November 2016 | 07:07 WIB
KENYA
Rabu, 28 September 2016 | 17:07 WIB
PAKISTAN
Rabu, 24 Agustus 2016 | 14:11 WIB
FILIPINA