Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ada Risiko Shortfall, Target Penerimaan Perpajakan 2021 Dipangkas

A+
A-
0
A+
A-
0
Ada Risiko Shortfall, Target Penerimaan Perpajakan 2021 Dipangkas

Ilustrasi. (Foto: dpr.go.id)

JAKARTA, DDTCNews—Target penerimaan perpajakan yang tertuang dalam rancangan APBN (RAPBN) 2021 diputuskan untuk direvisi menjadi Rp1.444,5 triliun dari sebelumnya sebesar Rp1.481,9 triliun.

Revisi target penerimaan perpajakan tersebut diambil setelah pemerintah dan Panja Asumsi Makro, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati keputusan tersebut.

Anggota Banggar DPR Salim Fakhry mengatakan keputusan merevisi target penerimaan pajak pada 2021 tersebut disebabkan adanya risiko target penerimaan pajak tahun ini tidak tercapai.

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

"Ada risiko [realisasi] penerimaan pajak 2020 akan lebih rendah dari target dalam Peraturan Presiden No. 72/2020 sehingga turut memengaruhi proyeksi penerimaan pajak tahun 2021," katanya, Jumat (25/9/2020).

Secara terperinci, target penerimaan PPh migas ditetapkan naik dari sebesar Rp41,17 triliun menjadi Rp45,77 triliun. Target penerimaan kepabeanan dan cukai ditetapkan naik dari Rp213,43 triliun menjadi Rp214,96 triliun.

Target bea masuk dan bea keluar tidak berubah, sedangkan target penerimaan cukai naik dari target awal sebesar Rp178,47 triliun menjadi Rp180 triliun.

Baca Juga: Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Target penerimaan pajak nonmigas turun dari Rp1.227,33 triliun menjadi Rp1.183,81 triliun. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2021 sebesar 5%, rasio perpajakan atau tax ratio pada 2021 diperkirakan hanya sebesar 8,18%.

Fakhry yang juga berasal dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta kepada pemerintah untuk tidak mengenakan cukai atas penggunaan kantong plastik karena komoditas tersebut dinilai masih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Untuk diketahui, penerimaan perpajakan hingga Agustus 2020 tercatat terkontraksi makin dalam, atau di luar ekspektasi pemerintah yang memprediksi penerimaan perpajakan turun 10% (yoy).

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

Penerimaan perpajakan per Agustus 2020 tercatat sudah terkontraksi hingga -13,39% dengan nilai Rp798,1 triliun. Nominal ini masih 56,82% dari target penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.404,5 triliun. (rig)

Topik : rapbn 2021, target penerimaan perpajakan, shortfall pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:29 WIB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun

Jum'at, 30 Juli 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Wow, Potensi Setoran Pajak dari Cryptocurrency Capai Rp404 Triliun

Jum'at, 30 Juli 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PPKM Berlanjut, Jokowi Minta Pengusaha Tahan Banting

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP