KOTA BANJARBARU

Ada Pandemi Covid-19, Pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan Diberikan

Dian Kurniati | Kamis, 15 Juli 2021 | 11:00 WIB
Ada Pandemi Covid-19, Pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan Diberikan

Ilustrasi. 

BANJARBARU, DDTCNews – Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan memberikan insentif pembebasan denda pajak bumi dan bangunan (PBB).

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) M. Rustam mengatakan wali kota mengadakan program pemutihan itu untuk mendorong kepatuhan masyarakat membayar PBB. Kebijakan itu juga untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Kami menyadari tingkat kemampuan masyarakat menurun karena pandemi. Akhirnya Pak Wali Kota [Aditya Mufti Ariffin] mengambil keputusan ini," katanya, dikutip pada Kamis (15/6/2021).

Baca Juga:
Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Rustam mengatakan pemutihan denda PBB tersebut bersifat menyeluruh. Artinya, pembebasan denda akan diberikan tanpa memperhitungkan lamanya tunggakan dan nilai denda yang dimiliki wajib pajak.

Sejauh ini, Rustam mencatat masih banyak masyarakat yang memiliki kewajiban membayar denda karena menunggak PBB. Beberapa di antaranya bahkan memiliki tunggakan hingga 4 tahun.

Dengan pemberian pemutihan tersebut, dia berharap masyarakat memiliki kesadaran untuk mulai patuh membayar PBB lantaran cukup membayar pokok tunggakan.

Baca Juga:
PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

"Mau dari kapan pun dendanya, kami putihkan. Yang penting bayar pokoknya," ujarnya.

Menurut Rustam, kepatuhan masyarakat membayar PBB juga penting karena akan dipertimbangkan dalam mengurus pembuatan izin tertentu. Misalnya, ketika harus membuat izin mendirikan bangunan (IMB), salah satu syaratnya yakni tanda lunas PBB.

Rustam menambahkan Pemkot Banjarbaru juga pernah mengadakan program serupa pada awal pandemi Covid-19 tahun lalu. Hanya saja, pemberian pemutihan saat itu bersifat tergantung permintaan sedangkan saat ini sudah otomatis.

Baca Juga:
Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal

"Sudah otomatis diputihkan, tidak perlu mengajukan atau meminta permohonan," imbuhnya, seperti dilansir kalsel.prokal.co.

Saat ini, BPPRD Kota Banjarbaru telah menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB 2021 yang akan jatuh tempo pada 30 September. Pemkot juga menyiapkan hadian 5 unit motor untuk mendorong masyarakat membayar pajak sebelum jatuh tempo. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Selasa, 23 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN SERANG

Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal

Selasa, 23 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Daerah dari WP Tertentu Bisa Dibayarkan Pemerintah, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak